Dark/Light Mode

Cegah Pemilih Gaib, KPU Dan Bawaslu Kudu Bersinergi

Guspardi Gaus: Data Pemilih Hal Yang Substansial

Kamis, 15 Juni 2023 07:00 WIB
Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan data pemilih secara utuh.

Sebab, Bawaslu khawatir, jika data pemilih tidak diberikan secara utuh, akan muncul pemilih gaib.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan, pemberian data utuh pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sangat penting. Tujuannya, agar Bawaslu bisa melakukan pengecekan sebelum KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Tentang DPS, kami tidak mau main-main. Karena, ini berkai­tan dengan pencetakan surat suara,” tandas Bagja.

Ia menambahkan, warga yang masuk ke dalam DPT harus benar-benar orang yang punya hak pilih. Karena itu, Bawaslu harus melakukan pengawasan untuk memastikan, tidak ada orang yang tak memenuhi syarat, yang masuk dalam DPT.

Baca juga : Rieke Kawal Ketat Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional

“Kami khawatir, bakal banyak pemilih gaib. Kita tidak tahu makhluk dari mana, kemudian tiba-tiba ada di DPS. Itu bisa digunakan nanti suaranya,” ujarnya.

Bagja meminta KPU memberikan data pemilih kepada Ba­waslu secara memadai. Sebab, KPU hanya memberikan data nama pemilih dan alamatnya tanpa nama jalan. Alhasil, petugas Bawaslu kesulitan melakukan pengecekan.

“Yang namanya misalnya Agus, di satu RT itu bisa 10 orang. Itu kita kepontal-pontal mencarinya,” tandas Bagja.

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos membantah pernyataan Bagja. Menurutnya, KPU telah memberikan Bawaslu akses penuh untuk mengecek data pemilih lewat kanal Sistem In­formasi Pemilih (Sidalih) KPU. Termasuk, sudah memberikan salinan data pemilih yang masuk DPS.

“KPU sudah memberikan salinan DPS kepada Bawaslu. Salinan DPS yang kami berikan, merupakan hasil rekap se- Indonesia,”katanya.

Baca juga : Pemerintah Dan Sektor Swasta Terus Bersinergi Pulihkan Ekonomi Berkelanjutan

Betty menuturkan, salinan DPS memuat data lengkap pe­milih, termasuk detail alamat rumah hingga nama jalan. Hanya NomorInduk Kependudukan (NIK) dan Nomor KK yang tidak ada dalam data tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus meminta kepada KPU untuk sering memberikan informasi aktual kepada Bawaslu. Sebab, kata dia, Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan.

Angggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta kedua penyelenggara Pemilu ini, untuk bisa bersinergi.

Titi mengingatkan, yang sedang berkompetisi dan bersaing adalah peserta Pemilu, bukan penyelenggara Pemilu.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Guspardi Gaus.

Baca juga : DPR Minta Tahapan Pemilu Jangan Sampai Terganggu

Bagaimana Anda melihat kelu­han Bawaslu ini?

Pertama, saya merasa prihatin atas keluhan yang disampaikan Bawaslu tentang akses untuk mendapatkan data pemilih. Ini adalah sesuatu yang substansial.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.