Firman Soebagyo: Sistem Terbuka Lebih Banyak Manfaatnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Kekhawatiran para calon anggota legislatif dan partai politik mengenai sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024, terjawab sudah.

Sebab, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) me­nyatakan menolak gugatan mengenai sistem pemilu.

Dengan putusan MK ini, maka sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka (coblos Caleg). Bukan memilih partai.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Baca juga : Partai Maunya Sistem Terbuka Seperti Sekarang

Namun, ada satu hakim MK, yakni Arief Hidayat yang mempunyai pendapat berbeda. "Dissenting opinion, bahwa terhadap putusan MK a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opionion dengan pertimbangan," kata dia saat membacakan pendapatnya.

Menurut Hakim Arief, sistem Pemilu proporsional terbuka harus dilihat dari perspektif ideologis filosofis, sosiologis dan yuridis.

"Setelah lima kali penyelenggaraan Pemilu, diperlukan evaluasiperbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni 2004, 2009, 2014 dan 2019,” tegas dia.

Bagaimana partai politik memandang putusan MK tersebut? Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, dari partai yang mendu­kung sistem tertutup, menghargai putusan MK.

Baca juga : Australia Terbuka, Christian Dan Rumbay Langsung Masuk Babak Utama

"Putusan yang bijaksana. Saya menduga, banyak pihak merasa lega dengan putusan MK mengenai sistem pemilu yang digugat ke peradilan ini," katanya.

Meski begitu, ia menilai, sistem terbuka membuat politik gontok-gontokkan dan menipiskan modal sosial gotong royong.

Namun, hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo. Kata Firman, gontok-gontokkan tak akan terjadi. "Karena, partai punya hak dan kewajiban untuk mengatur,"tandasnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Firman Soebagyo mengenai hal tersebut.

Baca juga : Orang Miskin Tepuk Tangan

Anda senang dengan putusan MK yang menolak sistem tertutup ya, karena Golkar merupakan salah satu partai yang menolaknya?

Kita semua harus menghormati, patuh dan tunduk terhadap putusan MK. Karena, MK mempunyai wewenang untuk menentukan menolak atau menerima.

Putusan MK itu final and binding (mengikat), meski dari sembilan ha­kim MK, ada satu hakim yang berbeda atau dissenting opinion. Itu artinya, mayoritas hakim memutus, menolak gugatan tersebut. Kalau kita cermati dan dengarkan, putusan hakim MK itu sangat menarik.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.