Dedi Kurnia Syah: Tak Ada Larangan Rangkap Konsultan

 Sebelumnya 
Lembaga survei dipermasalahkan, karena bertindak sebagai konsultan politik peserta Pemilu. Bagaimana tanggapan Anda?

Tidak ada larangan kepada lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik.

Apakah konsultan politik dapat membuka data survei  ke publik?

Hasil survei dijadikan acuan untuk melakukan kerja politik, pemetaan pemilih dan pengambilan keputusan berkaitan strategi pemenangan. Sah dan sudah benar, karena konsultan yang tidak memiliki kajian survei, justru dipertanyakan, bagaimana mereka bisa membantu jika tidak memiliki peta jalannya.

Baca juga : Muhammad Ramli Rahim: Pendukung AMIN Jauh Lebih Besar Dari Survei

Peneliti BRIN, Siti Zuhro menyarankan lembaga survei yang bekerja sama dengan peserta Pemilu, memberikan informasi tentang statusnya sebagai konsultan. Respons Anda?

Jika statemen Ibu Siti Zuhro dimaksudkan secara negatif, tentu itu tidak bijak, terlebih beliau peneliti BRIN.

Bukankah kritik seperti ini diperlukan, sebagai pengawasan dari masyarakat?

Yang perlu dikritik adalah, lembaga survei yang tidak bekerja berdasarkan koridor yang benar. Bukan soal relasi dengan aktivitas politik. Perlu dicatat, politik hanya salah satu bagian kecil dari aktivitas lembaga survei. Ini jarang dipahami kritikus.

Baca juga : Perangkat Desa Dukung Capres-Cawapres 2024, Puan: Nggak Ada Larangannya

Lembaga survei dianggap menggiring opini publik. Tanggapan Anda?

Itu tidak mendasar. Justru, lembaga survei menjadi penguat demokrasi. Yang dilakukan lembaga survei, merupakan upaya penguatan dialog publik terhadap kekuasaan.

Tapi, ada yang berpandangan sebaliknya. Bagaimana itu?

Sejauh ini, lembaga survei telah menyuplai informasi kepada kekuasaan, terkait apa yang diharapkan publik. Termasuk, menyampaikan respons publik atas kebijakan kekuasaan. Itu apa namanya jika bukan penguatan demokrasi. 

Baca juga : Survei Capres, Entah Mana yang Paling Akurat

Kenapa mereka berpandangan begitu?

Mereka hanya melihat lembaga survei sebatas isu politik praktis, karena keterbatasan literasi dan argumen. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 28 November 2023 dengan judul "Berbeda-beda, Hasil Survei Capres-Cawapres Diragukan, Dedi Kurnia Syah: Tak Ada Larangan Rangkap Konsultan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.