Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kampus Tangkap Gejala Hilangnya Kenegarawanan

Fathul Wahid: Ini Bukan Pertama Yang Kami Lakukan

Minggu, 4 Februari 2024 06:30 WIB
Fathul Wahid, Rektor UII. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Fathul Wahid, Rektor UII. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelombang protes terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari para akademisi terus bermunculan. 

Meskipun, ada juga pihak yang menilai, ini gerakan orkestrasi politik elektoral yang sedang dimainkan para akademisi.

Setidaknya, hingga Sabtu (3/2/2024), sudah ada civitas akademika dari beberapa kampus yang menggelar aksi tersebut.

Antara lain, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan membuat petisi Buluksumur. Civitas akademika dari Universitas Indonesia (UI) yang mendeklarasikan “Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali”. Kemudian, civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad). 

Baca juga : Dahnil Anzar Simanjuntak: Beliau Tak Pernah Kampanye Capres

Civitas akademika, dosen, dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) sudah lebih dahulu menggelar aksi ini. UII memberikan tajuk petisi “Indonesia Darurat Kenegarawanan”.

Rektor UII Prof. Fathul Wahid menyampaikan, petisi ini muncul karena ada gejala penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Jokowi. 

Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa Presiden Jokowi memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia. 

Indikator utamanya, lanjut Fathul, adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Baca juga : Muhammad Ramli Rahim: Ini Bisa Diibaratkan Permainan Catur

"Putusan yang terbukti melanggar etika, hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman dicopot dari jabatannya,” ucap Fathul Wahid dalam surat pernyataan sikap.

Menurut UII, gejala ini diperjelas saat Jokowi menyatakan, Presiden boleh berkampanye dan berpihak. 

UII juga menganggap Jokowi menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politiknya mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres, lewat pembagian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT). 

“Situasi di atas menjadi tanda, Indonesia sedang mengalami darurat kewarganegaraan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” tegasnya.

Baca juga : Pentingnya Kerja Sama Internasional dan Pertahanan yang Kuat Demi Perut Rakyat

Presiden Jokowi sudah buka suara soal ini. “Itu hak berdemokrasi, harus kita hargai,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).

Wakil Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, wajar ada kritik dari kampus. 

Namun, kata dia, kritik tersebut adalah orkestrasi politik elektoral yang sedang dimainkan para akademisi tersebut.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Rektor UII, Fathul Wahid.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.