Ahmad Doli Kurnia: Program IKN Sudah Menjadi Konsensus

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

Kebijakan itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta dipertegas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

Ada beberapa yang dipangkas, seperti anggaran Kemenkeu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta lainnya. 

Baca juga : Yanuar Arif Wibowo: Anggaran Diblokir Bukan Hanya IKN

Yang paling besar dipangkas anggarannya adalah Kementerian PU. Akibat pemangkasan itu, anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipertanyakan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), mengungkapkan bahwa anggaran untuk IKN diblokir.

"IKN kayaknya belum ada. Makanya saya bilang, anggaran kita diblokir semua," ujar Dody.

Baca juga : Beringin Satu Nakhoda

Dody mengatakan, karena anggaran IKN diblokir, Kementerian PU belum merealisasikan pembangunan IKN tahun 2025.

Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahlil Lahadalia tetap berkeyakinan, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, akan dilakukan pada 2028, sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto. 

“IKN ini setahu kami sampai sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke IKN,” kata Bahlil dalam sesi konferensi pers Rakernas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga : Panglima TNI Ingatkan Ancaman Perang Siber

Di sela-sela acara yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Golkar Ahmad Doli Kurnia  mengatakan, dari sisi aturan, pemindahan Ibu Kota Negara sudah menjadi kesepakatan bersama. 

Sedangkan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengatakan, pemangkasan anggaran pembangunan IKN menjadi momentum untuk menghentikan IKN. “IKN kurang manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan Ahmad Doli Kurnia terkait pemblokiran anggaran IKN, berikut ini wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.