Dark/Light Mode

Menteri Rangkap Pengurus Partai, UU Kementerian Negara Digugat Ke MK

Herman Khaeron: Yang Penting, Tak Ada Konflik Kepentingan

Jumat, 2 Mei 2025 07:50 WIB
Herman Khaeron, Sekjen DPP Partai Demokrat. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Herman Khaeron, Sekjen DPP Partai Demokrat. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Rangkap jabatan ketua umum partai sebagai menteri dipermasalahkan, bahkan digugat ke MK. AHY sebagai ketua umum juga sebagai menteri. Apa respons dan tanggapan Anda?

Yang pertama, gugatan ke MK itu menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Dan gugatan ke MK juga merupakan hak yang bisa dipakai sebagai ruang untuk menampung aspirasi, pandangan dan pendapat masyarakat. Jadi, wajar saja jika ada yang menggugat ke MK.

Dalam gugatannya, mahasiswa menuding ketua umum partai yang menjadi menteri telah membuat check and balances terdegradasinya. Apa pendapatnya?

Sejauh ini check and balances masih terjadi. Dan sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan (conflict of interest), kemudian sejalan dan selaras dengan fungsi dan tugasnya, kan gak ada masalah.

Baca juga : Prof Juanda: Menteri Harusnya Fokus Urus Rakyat

Yang penting tidak ada conflict of interest dan bisa menjalankan tugas-tugas itu dengan baik sah sah saja.

Menurut Anda, apakah selama ini bermasalah dengan adanya rangkap jabatan. Misalnya kinerja menurun?

Gak ada masalah. Selama ini peraturan perundangan kan sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek-aspek yang tentu bisa lebih fokus dan menghindari terjadinya konflik interest.

Selama ini juga kinerja ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri sangat baik sekali. Bisa dilihat dari sambutan dan penilaian masyarakat yang sangat positif.

Baca juga : PDIP Jamin Dukung Prabowo

Maksud Anda ketua umum parpol yang merangkap sebagai menteri sudah menampilkan performa yang baik?

Iya. Prinsipnya, sepanjang bisa menampilkan kinerja yang baik, menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, kemudian bisa menyeimbangkan ataupun bisa bekerja dengan maksimal untuk bangsa dan negara, menurut saya tidak ada masalah.

Justru, ketua umum partai merangkap sebagai menteri itu baik untuk pemerintahan.

Bisa Anda jelaskan baik untuk Pemerintahan itu seperti apa?

Baca juga : Program Tebus Ijazah Sekolah Dapat Apresiasi

Membuat pemerintahan lebih stabil, tidak ada gejolak karena kan sistem politik kita juga dipengaruhi oleh partai-partai. Sistem pemerintahan kita juga dipengaruhi oleh sistem politik yang terdiri dari beberapa partai.

Nah, dengan bergabung ketua umum partai sebagai menteri tentu membuat situasi politik menjadi stabil. Dan dengan stabilnya politik tentu juga bisa mendukung terhadap stabilitas pembangunan bangsa. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 2 Mei 2025 dengan judul "Menteri Rangkap Pengurus Partai, UU Kementerian Negara Digugat Ke MK, Herman Khaeron: Yang Penting, Tak Ada Konflik Kepentingan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.