Adityana Kasandra Putranto: Pernyataan Menkes Demi Kesehatan Kok

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali menjadi sorotan publik usai melontarkan sejumlah pernyataan yang memicu kontroversi. Dalam beberapa kesempatan, Budi menyampaikan pandangan terkait kesehatan, ekonomi, hingga kebijakan medis yang dinilai sensitif oleh berbagai pihak.

Salah satu pernyataan Menkes Budi yang menyita perhatian publik disampaikan dalam sebuah acara di Jakarta Pusat pada Sabtu (17/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, pernyataan yang mengaitkan penghasilan seseorang dengan tingkat kesehatan dan kecerdasannya dianggap menyudutkan kelompok berpenghasilan rendah.

"Apa sih bedanya orang yang gajinya Rp 15 juta sama Rp 5 juta? Cuma dua: satu, pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gajinya Rp 15 juta, pasti Rp 5 juta," ujar Budi.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah pihak yang menilai bahwa faktor kesehatan dan kecerdasan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pendapatan. Namun juga oleh akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk diwujudkan.

Baca juga : Adies Kadir Tinjau Langsung Pelaksanaan Makkah Route

Kontroversi lain muncul dari pernyataan Menkes dalam acara peluncuran "Pasukan Putih Jakarta" pada Rabu (14/5/2025). Dalam pidatonya, ia menyinggung standar kesehatan berdasarkan ukuran lingkar pinggang, dan menyamakannya dengan ukuran celana jeans pria.

Menurut Budi, pria dengan ukuran celana di atas 33 sudah masuk kategori obesitas, dan disebut memiliki risiko kematian lebih tinggi. "Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32-33. Ukurannya berapa? 34-33. Udah pasti obesitas. Itu menghadap Allah-nya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32," ucapnya.

Pernyataan tersebut dinilai menggeneralisasi kondisi fisik dan dianggap kurang sensitif terhadap mereka yang memiliki kondisi tubuh berbeda akibat faktor genetik, metabolik, atau penyakit tertentu.

Lebih dari sekadar pernyataan personal, Menkes juga memaparkan rencana kebijakan besar yang memicu perdebatan di kalangan profesional medis. Salah satunya adalah wacana memperbolehkan dokter umum melakukan operasi caesar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kekurangan dokter spesialis.

Rencana ini disampaikan Budi saat menghadiri agenda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Sesegera mungkin (regulasi berlaku). Kenapa? Karena yang kita omongkan nyawa. Masa soal nyawa kita mau tunggu," kata Budi.

Baca juga : Bahlil Minta Wejangan Sri Sultan

Ia menegaskan, langkah ini diambil sebagai respons atas keterbatasan tenaga spesialis di banyak daerah Indonesia. Untuk menjamin kualitas tindakan medis, dokter umum di wilayah 3T akan diberikan pelatihan khusus di bidang kegawatdaruratan dan tindakan obstetri dasar.

Namun, sejumlah organisasi profesi dan pengamat kebijakan kesehatan menilai langkah ini berpotensi menurunkan standar pelayanan kesehatan dan menimbulkan risiko medis jika tidak dilakukan dengan pengawasan dan pelatihan yang ketat.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai pernyataan Menkes Budi yang mengaitkan ukuran celana jeans 33-34 dengan obesitas dan risiko kematian lebih cepat secara komunikasi publik itu tidak tepat. 

"Pak Menkes ini kan sekarang jadi makhluk politik, maka setiap kali statementnya itu ada kaitannya dengan politik pastinya," ujar Hendri.

Menurutnya kasus Menkes itu menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam berkomunikasi, terutama sebagai pejabat publik. "Sebagai Menteri Kesehatan, ya sudah, fokus saja menjalani fungsi sebagai Menteri Kesehatan, tidak menjadi paranormal, bahkan meramal kematian seseorang," tegasnya.

Baca juga : PPATK Nonaktifkan Rekening Dormant

Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto kerap menghadapi kontroversi akibat penyampaian pesan atau komunikasi publik yang tidak tepat.

Hendri pun menyarankan agar pejabat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu salah tafsir atau polemik di masyarakat.

“Pak Prabowo sudah berpesan bahwa komunikasi publik para pejabat ini harus diperbaiki, maka seharusnya ini sudah tidak terulang lagi dan para pejabat pun harus hati-hati akan potensi slip of tongue karena publik saat ini semakin cerdas,” pungkas Hendri.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.