Dark/Light Mode

Keanggotaan Indonesia Di BoP Disorot Setelah AS Serang Iran

Ahmad Yani: Aliansi BoP Mandul Dan Tidak Berguna

Sabtu, 7 Maret 2026 07:10 WIB
Ahmad Yani, Eks Anggota Komisi III DPR. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Ahmad Yani, Eks Anggota Komisi III DPR. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah kesucian bulan Ramadan yang seharusnya dijunjung tinggi dengan nilai-nilai perdamaian, dunia kembali menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang memilukan.

Aliansi Amerika Serikat dan Israel secara brutal dan kejam menyerang Iran secara tidak berperikemanusiaan. Tindakan serangan ini melanggar hukum internasional dan melukai perasaan umat Islam sedunia.

Serangan ini tidak hanya menghancurkan dan merenggut nyawa rakyat, tetapi bahkan mengakibatkan gugur dan syahidnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Imam Ali Khamenei.

Dengan peristiwa tersebut, berbagai pihak mendesak agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP). Desakan datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) yang meminta Prabowo mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari BoP.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Perjanjian Dagang Timbal-Balik Indonesia-AS Saling Menguntungkan

Desakan juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kompak meminta agar Indonesia mengevaluasi status keanggotaan dalam wadah yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.

Setali tiga uang, Peneliti Institute of International Studies (IIS) Universitas Gadjah Mada mendesak pemerintah keluar dari BoP. Desakan ini muncul setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Desakan yang sama diungkapkan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani. Menurut dia, bergabungnya Indonesia di BoP tidak menguntungkan bagi perdamaian dunia. Justru keberadaan Indonesia secara langsung melegitimasi keinginan Trump.

Tak hanya itu, BoP juga hadir hanya untuk mengcover kepentingan Israel dan Amerika. Buktinya, BoP mandul ketika melihat serangan Amerika ke Iran.

Baca juga : Adaro Dan Alamtri Tebar Kebahagiaan Ramadan

“Karena itu, lebih baik Indonesia keluar dari BoP,” desaknya.

Menanggapi hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, pemerintah mendengarkan soal desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

"Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian," ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.

Lalu, bagaimana respons DPR dalam menanggapi desakan tersebut? Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mendukung Indonesia tetap berada di BoP. Dia beralasan peran Indonesia akan semakin kuat jika berada di BoP.

Baca juga : Kasus Dugaan Suap Di Bea Cukai, KPK Sita 5 Mobil Operasional

“Keputusan untuk tetap berada dalam BoP sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional,” kata dia.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pandangan Ahmad Yani atas desakan agar Indonesia keluar dari BoP, berikut petikan wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.