Haryono Umar: Kalau Naik, Sama Saja Menggarami Lautan

 Sebelumnya 
Apa pandangan Anda mengenai usulan kenaikan gaji kepala daerah agar tindakan korupsi bisa dihindari?

Kebanyakan daerah yang pimpinannya melakukan korupsi dan ditangkap KPK maupun Kejaksaan, gajinya sudah tinggi, tunjangannya sudah bermacam-macam. Kepala daerah itu fasilitasnya sudah sangat lengkap. Bahkan, untuk kebutuhan hidupnya tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Semuanya sudah dijamin oleh negara. Jadi, untuk apa lagi gajinya dinaikkan? Yang ada nanti malah semakin lupa diri. Jadi, apabila gaji kepala daerah dinaikkan, maka sama saja dengan menggarami lautan.

Menurut Anda, apa penyebab kepala daerah masih terjerat korupsi?

Baca juga : Mardani Ali Sera: Transparansi Dan Akuntabilitas Dulu

Ya, karena ingin mendapatkan kelebihan. Mereka yang terjerat memang sudah memiliki mens rea atau niat jahat. Jadi mereka menganggap anggaran dan segala macamnya adalah milik mereka. Padahal itu uang rakyat yang harus digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu, apa tantangan dalam pencegahan korupsi bagi kepala daerah?

Nah, yang susah itu adalah memberikan pemahaman bahwa mereka ada sebagai kepala daerah untuk melayani masyarakat. Di luar negeri, contohnya pernah ada seorang perdana menteri Inggris yang saat weekend pergi ke supermarket naik sepeda tanpa iring-iringan pengawalan. Sementara di Indonesia, semuanya memakai iring-iringan. Bupati bahkan sampai wali kota menggunakan iring-iringan pengawalan. Ini yang merusak.

Baca juga : Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Aturan Pajak JHT

Seharusnya bagaimana?

Sebaiknya mereka jangan menganggap jabatan itu merupakan privilege bagi mereka untuk mendapatkan segalanya, termasuk dalam hal keuangan. Mereka harus ditanamkan bahwa jabatan itu adalah amanah yang diperoleh untuk melayani.

Bagaimana pencegahan yang selama ini dilakukan?

Baca juga : Layanan Haji 2026 Banyak Kemajuan

Memang upaya-upaya pencegahan itu tidak efektif, baik yang dilakukan oleh KPK maupun oleh Pemerintah. Ada juga program antikorupsi Kementerian PANRB yang mengambil dari KPK, tetapi itu juga hanya pencitraan tanpa hasil yang nyata. Seharusnya dilakukan deteksi terhadap sistem dan tata kelola di daerah. Dari situ akan diketahui semua "penyakitnya", baik secara umum maupun secara rinci. Setelah itu baru dilakukan perbaikan, salah satunya dengan menerapkan tiga lapis pengawasan. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 6 Juli 2026 dengan judul "Alasan Beban Kerja Dan Biaya Politik Tinggi, Ada Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Patutkah? Haryono Umar: Kalau Naik, Sama Saja Menggarami Lautan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.