Dark/Light Mode

Temuan PPATK, Ribuan ASN Terindikasi Terlibat Judi Online

Rudiarto Sumarwono: Sanksi Yang Dijatuhkan Bertingkat Dan Kumulatif

Minggu, 19 Juli 2026 07:15 WIB
Rudiarto Sumarwono, Mantan Komisioner KASN. Foto: IG PRIBADI
Rudiarto Sumarwono, Mantan Komisioner KASN. Foto: IG PRIBADI

 Sebelumnya 
Sebagai mantan Komisioner KASN, bagaimana pandangan Anda soal ribuan ASN yang terpapar judol?

Larangan perjudian bagi pegawai pemerintah didasarkan pada beberapa regulasi utama, yakni Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan pegawai menjaga integritas dan menaati peraturan perundang-undangan.

Aturan lain?

Baca juga : Ujang Bey: Penegak Hukum Harus Bekerja Secara Masif

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, serta Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur distribusi muatan perjudian elektronik.

Jika aturannya sudah jelas, apakah perlu sanksi tegas?

Sanksi yang dijatuhkan bersifat bertingkat, akumulatif, dan disesuaikan dengan dampak serta status hukum pelanggar.

Bisa Anda jelaskan?

Baca juga : DPD Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen

Misalnya, sanksi disiplin ringan hingga sedang dijatuhkan apabila aktivitas judi berdampak buruk pada unit kerja atau instansi. Bentuk sanksinya meliputi teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, hingga penundaan kenaikan pangkat.

Sanksi disiplin berat dijatuhkan apabila pelanggaran tersebut berdampak buruk bagi negara atau institusi pemerintah secara luas. Sanksi terberat dapat berupa penurunan pangkat, pemutusan hubungan kerja (bagi PPPK/non-ASN), hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Perlukah diberhentikan?

Pemberhentian sementara dapat dilakukan apabila ASN berstatus tersangka atau terdakwa dan ditahan dalam proses pidana perjudian. Dalam kondisi tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberhentikannya untuk sementara waktu. REN

Baca juga : Mu’ti Siapkan Evaluasi Bersama Kemendagri

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 19 Juli 2026 dengan judul "Temuan PPATK, Ribuan ASN Terindikasi Terlibat Judi Online, Rudiarto Sumarwono: Sanksi Yang Dijatuhkan Bertingkat Dan Kumulatif"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.