Mu’ti Siapkan Evaluasi Bersama Kemendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengevaluasi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah yang semakin sepi murid. Evaluasi akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan kebijakan bagi sekolah dengan jumlah peserta didik sangat sedikit.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Pemerintah tengah memetakan kondisi sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pendataan difokuskan terhadap sekolah yang memiliki jumlah murid di bawah 100 orang hingga kurang dari 60 orang.

“Soal sedikitnya siswa di beberapa SDN, ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian,” ujar Mu’ti kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (17/7/2026).

Fenomena SDN sepi murid belakangan ramai diperbincangkan setelah sejumlah kisah dari berbagai daerah viral di media sosial. Gambaran ruang kelas dengan kursi kosong mewarnai dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

Di SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, hanya tiga siswa baru yang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekolah tetap menyambut dua siswa dan satu siswi tersebut secara meriah dengan tema sirkus dan kehadiran badut.

Kondisi lebih mencolok terjadi di SDN 2 Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Sekolah tersebut hanya memperoleh seorang siswa baru bernama Khanza.

Fenomena serupa muncul di SDN 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Sekolah yang memiliki delapan guru dan 40 siswa aktif tersebut hanya menerima dua murid baru kelas satu.

Baca juga : Tutup Kebocoran Solar, Nelayan Diawasi Digital

Di Kota Magelang, persoalannya bahkan menyebar ke sejumlah sekolah. Sedikitnya 24 SD dilaporkan memiliki jumlah rombongan belajar kurang dari 50 persen kapasitas yang tersedia.

Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen tidak akan terburu-buru mengambil keputusan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Kondisi setiap daerah perlu ditelaah karena penyebab berkurangnya murid dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60,” katanya.

Mu’ti mengaku telah membicarakan fenomena tersebut secara informal dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pembicaraan akan dilanjutkan melalui rapat khusus untuk menentukan arah penanganan sekolah yang kekurangan murid.

“Secara nonformal saya sudah menyampaikan masalah menurunnya jumlah murid SD kepada Bapak Mendagri,” ungkapnya.

Menurut Mu’ti, keterlibatan Kemendagri diperlukan karena pengelolaan SD berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan terhadap sekolah dengan murid sangat sedikit tidak dapat diputuskan Kemendikdasmen secara sepihak.

“Nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan,” jelasnya.

Baca juga : Baswalu Minta Infrastruktur Pemilu Secepatnya Diperkuat

Dia menegaskan, kebijakan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan akses anak terhadap pendidikan. Pemerintah juga perlu menghindari keputusan yang justru menimbulkan persoalan baru bagi warga.

“Kebijakan ini akan kita buat bersama-sama supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” tegas Mu’ti.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, fenomena sekolah negeri sepi murid harus menjadi momentum mengevaluasi persebaran satuan pendidikan.

“Dalam hal ini Pemerintah perlu menata kembali distribusi satuan pendidikan. Penataan harus secara hati-hati, artinya tetap mengutamakan hak anak memperoleh akses pendidikan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, minimnya siswa tidak selalu menunjukkan masyarakat kehilangan minat terhadap sekolah negeri. Penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, persebaran sekolah, hingga kualitas pendidikan dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

Lalu meminta Pemerintah melakukan pemetaan secara akurat sebelum menentukan nasib sekolah. Opsi penggabungan sekolah dapat dipertimbangkan, tetapi harus memperhitungkan jarak dan kemudahan akses siswa.

“Evaluasi ini dilakukan harus dengan terukur terhadap kemungkinan misalnya penggabungan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana. Itu perlu dilakukan secara terukur,” katanya.

Baca juga : PKB Jabar Minta Pemprov Pertahankan Hibah Pesantren

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, fenomena tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pengelola sekolah negeri untuk berbenah.

Menurut Ubaid, sekolah negeri perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan menawarkan program yang relevan dengan kebutuhan anak. Persaingan dengan sekolah swasta yang semakin aktif menawarkan beragam program pendidikan juga perlu menjadi perhatian.

“Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah negeri untuk segera berbenah,” ujar Ubaid. JAR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 19 Juli 2026 dengan judul "Sekolah Dasar Negeri Sepi Murid Mu’ti Siapkan Evaluasi Bersama Kemendagri"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.