Jokowi: Jangan Ada Mark Up

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi, kemarin, membagikan alokasi anggaran tahun 2019 kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Diingatkannya, dana itu agar tidak dikorupsi dan digunakan dengan efisien.

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta. DIPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden, untuk acuan belanja. Penyerahan DIPA dilakukan Presiden secara simbolis kepada perwakilan Kementerian/ lembaga dan gubernur dan wakil gubernur.

Baca juga : Relawan DC Pro Jokowi Pede Jagoannya Menang Telak Di AS

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.461,1 triliun. Jumlah itu naik 11 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp 2.217,2 triliun. “Dari sisi pendapatan (ditargetkan) meningkat 13,7 persen menjadi Rp 2.165,1 triliun dari tahun ini sebesar Rp 1.903 triliun.

Dengan kenaikan itu, tentu pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan, baik dari sisi perpajakan maupun bukan pajak,” ungkap Jokowi. Walau harus kejar setoran, Presiden mewanti-wanti agar jajarannya untuk tetap menjaga iklim usaha serta tetap memberikan banyak insentif.

Baca juga : Jokowi: Kita Tidak Takut, Pembangunan Jalan Terus

Jokowi mengingatkan kepada para pejabat agar tidak bermain-main dengan anggaran. Setiap rupiah dari APBN harus betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat. “Jangan ada korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran. Jangan ada ada mark up , jangan menguap. Anggaran harus bisa dipastikan memberikan manfaat seluasluasnya untuk masyarakat,” pesan Jokowi.

Jokowi menekankan pentingnya anggaran dikelola dengan efisien dan fokus. Para pimpinan kementerian/lembaga/pejabat daerah, harus memastikan anggaran diperuntukan buat kegiatan utama. Bukan habis untuk kegiatan pendukung. “Kegiatan pendukung itu apa? Ya kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, kebanyakan honor untuk tim,” ujarnya. Untuk menekan penyelewengan, Jokowi menginstruksikan baik pemerintah pusat maupun daerah meningkatkan pengawas internal.

Baca juga : Pasokan Dan Harga Pangan Terjaga Baik

Sekadar informasi, dari total anggaran belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun, kementerian/lembaga negara pemerintah pusat dapat alokasi Rp 855,4 triliun. Kemudian, untuk non kementerian/lembaga sebesar Rp 778,9 triliun. Sedangkan pemerintah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.