Politik Luar Negeri Harus Tampil Lebih Berwibawa

RM.id  Rakyat Merdeka - Dulu, politik luar negeri kita sangat disegani baik di lingkungan ASEAN maupun di dunia internasional, lalu bagaimana saat ini? Prof. Didik J. Rachbini membedah soal ini di Twitter Space, kemarin. 

Diskusi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI; Ekonomi, Pembangunan dan Gender” itu, menghadirkan 3 pembicara, yaitu 

Dr Tatok D. Sudiarto, Ketua Prodi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Dr Atnike Sigiro, Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, dan Ahmad Qisaí, Ph.D, Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina.

Dalam pengantarnya, Didik yang merupakan Rektor Paramadina itu mengatakan, diplomasi RI di masa lalu, khususnya pada jaman Menteri Luar Negeri Ali Alatas, sangatlah kuat dalam prinsip bebas aktif, yang teguh. 

Baca juga : Daripada Ke Luar Negeri, Lalu Karantina Lebih Baik Di Dalam Negeri Aja Deh

 "Politik luar negeri Indonesia ketika itu, punya peran yang berwibawa dan sangat dihormati, baik di lingkup ASEAN ataupun dunia internasional," kata Didik.

Namun, anehnya, jelas Didik, diplomasi RI saat ini terkesan lembek. Bisa jadi hal itu akibat Indonesia seperti telah terafiliasi atau menjadi subordinasi secara ekonomi maupun politik ke negara tertentu, khususnya China. Afiliasi ekonomi politik seperti ini sangat merugikan Indonesia.

Dalam hubungan ekonomi dengan China, Indonesia mengalami defisit besar, yang memperlemah ekonomi nasional. Pasalnya, barang impor apa pun masuk ke Indonesia dengan tak terkendali tanpa kebijakan proteksi. 

"Pada saat ini terlihat Amerika Serikat (AS) berusaha untuk merebut Indonesia dari pengaruh China. Namun karena sepertinya telah terafiliasi maka upaya AS tidak mudah dan menjadi agak sulit karena pengaruh China cukup kuat, karena afiliasi politik domestik berubah arah," terang Didik.

Baca juga : Gus Halim: Desa Cerdas Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Saat ini, lanjut Didik, masalah diplomasi luar negeri RI cukup banyak, tetapi muncul satu hal-hal yang lucu, di mana China tiba-tiba saja memberi peringatan keras kepada Indonesia agar tidak lagi mengeksploitasi minyak laut lepas di blok Natuna. Padahal, blok Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. "Respons Indonesia dalam hal ini lemah dan tidak terlihat tegas," tegasnya.

Sementara Dr. Atnike Sigito menyoroti peran perempuan dalam politik luar negeri masih sangat marginal. 

Kemudian Ahmad Qisaí, Ph.D. bicara terkait politik dan diplomasi Indonesia dalam hubungan dengan dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) dunia. "Satu hal penting adalah terkait pembiayaan pembangunan, baik berasal dari domestik ataupun dunia internasional. Meski kebijakan SDGs domestic selalu disampaikan dengan baik di forum internasional, tetapi fakta domestik ihwal isu pembiayaan pembangunan ada PR besar yang harus diselesaikan," katanya.

Sedangkan Tatok D. Sudiarto mengungkap, ada perbedaan perspektif jika masuk pada pembahasan soal Natuna. "China tidak mengakui UNCLOS 82 tetapi hanya mengakui garis “9 dashline” membuat China harus bersengketa dengan negara-negara yang berbatasan dengan laut Natuna Utara," katanya. 

Baca juga : Ma'ruf Pilih Netral

Tatok juga bicara diplomasi di era pandemi. "Pandemi membuat kita harus meredefinisi ulang tujuan bahwa penguatan-penguatan ke dalam adalah source yang bagus sebagai modal diplomasi Indonesia ke luarnegeri," sarannya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.