Dewan Pers

Dark/Light Mode

HIPMI Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Merata Dan Transparan

Senin, 10 Januari 2022 20:09 WIB
Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup HIPMI Robert Muda Hartawan. (Foto: Istimewa)
Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup HIPMI Robert Muda Hartawan. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penataan tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.

Salah satu langkah nyata pemerintah dalam melakukan penataan pengelolaan sumber daya alam dengan melakukan mengevalusi terhadap izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara. Per 6 Januari 2022, pemerintah telah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan Mineral dan Batu Bara bara (Minerba) dengan alasan tidak menyampaikan rencana kerja dan izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan.                

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup HIPMI Robert Muda Hartawan mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah fokus dalam melakukan penataan dalam pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan adil.                

Berita Terkait : Honda Lakukan Penyerahan Perdana Honda All New BR-V Ke Konsumen

"Perbaikan tata kelola dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi, monitoring serta izin yang ketat dalam memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/1).                

Robert menyebutkan, pemerintah harus memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan lahan bagi petani, kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan seperti pesantren dan organisasi sosial masyarakat yang bermanfaat. Hal ini akan membuka peluang bagi mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan yang besar.                

"Konstitusi secara jelas sudah menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini lah yang harus menjadi pedoman bagi setiap langkah yang akan diambil," sambung Robert.  

Berita Terkait : Memilukan, Kalau Kita Sampai Krisis Energi

Tak hanya itu, pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan tidak diurus atau terlantar.               

Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seluas 34.448 hektare juga dicabut. Dari jumlah lahan  tersebut, 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.                

HIPMI, lanjut Robert, mendorong pemerintah harus lebih banyak membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Indonesia.

Berita Terkait : Kadin Dukung Penuh Kebutuhan Energi Dalam Negeri

"Dengan komitmen untuk bukan hanya menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, tetapi ikut dalam menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam dengan kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni tentunya," tandasnya. [OSP]