RM.id  Rakyat Merdeka - Transformasi digital menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi. Industri keuangan yang tidak cepat beradaptasi siap-siap digilas zaman.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, digitalisasi menjadi bagian dari topik utama dalam gelaran Presi­densi G20 Indonesia 2022 di jalur keuangan (finance track). Karena itu, Indonesia perlu memperbesar operasi pembayarannya, terutama di lintas batas antar negara.

Untuk itu, sambung Perry, BI mengembangakan Open Application Programming Inter­face (API) dan Quick Response (QR).

Berita Terkait : Sentuhan Mentan Bikin Pertanian Semakin Maju

“Kedua hal ini ditujukan un­tuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses keuangan di mana dan kapan pun,” jelas Perry dalam Casual Talks On Digital Payment Inno­vation Of Banking, kemarin.

Ia menegaskan, sejalan dengan Presidensi G20, jauh sebe­lum pandemi pada Mei 2019, BI telah meluncurkan Blue­print Sistem Pembayaran Indo­nesia (BSPI) 2025.

“Sebab, kami menilai perlu mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital dari perbankan digital, fintech, e-commerce,” kata dia.

Berita Terkait : Perindo Baca Siklus Politik Dasawarsa

Perry menuturkan, BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 key deliverables yang akan diimple­mentasikan secara bertahap dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Ini artinya, Bank Sentral telah memiliki pedoman. Sehingga walaupun masih pandemi, mo­bilitas masyarakat di sektor keuangan tidak terhambat dan masih bisa berlanjut.

“Bersyukur kita tidak menga­lami yang namanya kemerosotan ekonomi, terutama di sektor keuangan dalam sistem pemba­yaran. Sekarang kita bertahan dan ekonomi menuju pulih,” yakin Perry.

Berita Terkait : Angkasa Pura I Dan APS Sediakan 365 Petugas Kebersihan Dan Keamanan

Dari data BI, pada Januari 2022 nilai transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 66,65 persen year on year (yoy) mencapai Rp 34,6 triliun. Nilai transaksi digital banking meningkat 62,82 persen yoy menjadi Rp 4.314,3 triliun.
 Selanjutnya