Program Kerja Jokowi Jadi Perhatian Forum Internasional

RM.id  Rakyat Merdeka -
Program kerja Jokowi jadi perhatian di Forum internasional Asia-Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Korea Selatan. Salah satunya, sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan kebijakan atau program kerja pemerintahan Jokowi.Antara lain kebijakan reforma agraria dalam bentuk tanah obyek reforma agraria dan perhutanan sosial, perubahan iklim, restorasi gambut dan reklamasi lahan kritis, sistem verifikasi legalitas kayu, dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. 

Dikatakan Siti, reforma agraria dilakukan melalui penataan permukiman masyarakat serta lahan mata pecarian masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.“Masyarakat mendapatkan akses kepemilikan legal dibawah Tora (Tanah Obyek Reforma Agraria),” ujar Siti dalam keterangnya, kemarin. 

Sejalan dengan itu, juga dilaksanakan program Perhutanan Sosial dan pengakuan secara resmi hutan adat. Semua itu dalam kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. 

Baca juga : Airin Akan Jadi Pembicara di Forum Internasional

“Hingga Mei 2019, Tora mencapai 2,4 juta hektare, Perhutanan Sosial sebesar 3,1 juta hektare, dan pengakuan Hutan Adat sebesar 0,47 juta hektare,” jelas Ketua Delegasi Indonesia, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto. 

Hutan Rakyat 

Saat ini, sumber bahan baku untuk industri di Indonesia, berasal dari kayu rakyat dengan besaran sumbangan 14,3 persen dari total 8,25 juta m3. Hal ini dilanjutkan dengan intervensi yang terkait dengan fasilitasi akses pasar kayu legal. 

Hingga saat ini, terdapat 294 kelompok petani hutan yang terdiri dari 106 ribu orang anggota dengan luas area sekitar 1 juta Ha.“Tahun ini akan difasilitasi 140 kelompok petani hutan untuk produktivitas mereka melalui dukungan kebijakan, peralatan dan pembinaan,” kata Bambang. 

Baca juga : Ivan Kolev Resmi Mundur dari Kursi Pelatih Persija

Yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan insentif untuk mengembangkan pengadaan barang bersertifikat (legal) di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan pasar. 

Pemerintah Indonesia juga menargetkan, dalam waktu 5 tahun, seluas 5,5 juta hektare tersebar di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN).“Indonesia telah menginvestasikan Rp 3,9 triliun. Selain itu perbaikan lingkungan pasca tambang melalui reklamasi diwajibkan kepada perusahaanperusahaan,” kata Bambang. 

Indonesia juga merekomendasikan FAO untuk membangun digital platform guna memberikan wadah update bagi negara anggota dan memperluas manfaat bersama.“Sidang sangat mengapresiasi platform Indonesia dalam mewujudkan Forest for Peace and Well-being terutama yang terkait dalam penyelesaian konflik akses lahan, konflik tenurial adat, kemiskinan melalui pemberian akses Perhutanan Sosial dan Hutan Adat,” ungkap Bambang. 

Hal tersebut ditopang dengan program pemerataan ekonomi yang bertumpu tidak hanya pada akses lahan tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar serta peningkatan kapasitas masyarakat. 

Baca juga : Pemkab Lebak Janji Penuhi Kebutuhan Korban Banjir

Acara forum internasional Asia-Pacific Forestry Week (APFW) ini bersamaan dengan pertemuan ke 28 Asia Pacific Forestry Commission (APFC) di Incheon, Korea Selatan yang berlangsung pada 17-21 Juni 2019. APFC adalah forum dua tahunan FAO regional Asia-Pasifik. Adapun tema yang diangkat pada tahun ini adalah Forest for Peace and Well-Being (Hutan untuk Kedamaian dan Kesejahteraan).[NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.