Harga Berbagai Komoditas Merayap Naik, Pemerintah Pastikan Perlinsos Tetap Lancar

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat pesan dari Presiden Jokowi, untuk selalu memonitor dan mengikuti kenaikan harga berbagai komoditas, secara harian.

Utamanya, pangan dan energi, yang secara geopolitik terdampak konflik Ukraina.

"Transmisinya ke Indonesia, dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan inflasi," ujar Airlangga dalam keterangan pers virtual yang disampaikan dari Istana Kepresidenan, Selasa (5/4).

Baca juga : Imbas Perang Ukraina, Pemerintah Batasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Airlangga menjelaskan, harga berbagai komoditas seperti gas alam sudah merayap naik. Begitu juga batubara, yang saat ini ada di harga 258 dolar AS per ton. Brent sudah di atas 100 dolar AS, CPO di atas 1.500, gandum di 1.000.

"Kita tahu, Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar. Sehingga, berbagai harga (food price) dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) juga meningkat. Indeksnya sudah di atas 140. Sementara komoditas vegetable oil, indeksnya telah melebihi 200," papar Airlangga.

Dalam kondisi ini, ada dua akibat yang dialami Indonesia. Pertama, kenaikan penerimaan ekspor. Kedua, akan ada transmisi di dalam negeri, yang tidak seluruhnya bisa ditransmisikan ke masyarakat.

Baca juga : 2024, Pemerintah Stop Suntik PMN Ke BUMN...

"Karena itu, Presiden memberikan arahan agar perlindungan sosial (perlinsos) perlu terus dipertebal," ujar Airlangga.

Perlinsos yang akan digulirkan antara lain berupa subsidi langsung dalam bentuk 18,8 juta kartu sembako, 2 juta Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan minyak goreng Rp 300 ribu untik 3 bulan atau Rp 100 ribu per bulan.

"Diharapkan, dalam bulan Ramadan ini, bantuan tersebut bisa diberikan," ucap politisi Partai Golkar ini.

Baca juga : Pemerintah Stop Donasi Vaksin Dari Negara Lain

Airlangga juga memastikan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan terus dilanjutkan. Di samping program baru yang diarahkan Presiden Jokowi. Yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta. Yang besarnya Rp 1 juta untuk 8,8 juta pekerja, dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun.

"Tadi juga ada usulan Banpres untuk usaha mikro. Ini juga akan diagendakan. Besarannya Rp 600 ribu per penerima. Ini besarannya sama dengan bantuan untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan (PKL WN) dengan sasaran 12 juta penerima," pungkas Airlangga. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.