Puskepi: Stok BBM Nasional Bukan Cuma Tanggung Jawab Pertamina

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional bukan hanya tanggung jawab badan usaha migas saja. Pemerintah atau negara justru punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap hal ini.

"Stok BBM menyangkut dan terkait erat dengan ketahanan energi, dan ini terkait dengan kepentingan bangsa, maka sudah sepatutnya stok BBM nasional ditangani sepenuhnya oleh negara atau pemerintah," ujar Sofyano di Jakarta, Kamis (7/4).

Dia mengatakan, ketahanan stok BBM nasional semestinya tak hanya menjadi tanggung badan usaha seperti PT Patra Niaga sebagai Sub Holding Pertamina. "Soal ini harus dipahami benar oleh pemerintah," ingatnya. 

Baca juga : Bersama IPA, PERMIAS Nasional Hadirkan Career Week Series Pertama di Amerika

Karena itu, imbuh Sofyano, jika saja di era Jokowi ini stok BBM nasional bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara, maka ini akan menjadi hal luar biasa yang akan tercatat dalam sejarah migas republik ini.

Menurut dia, sudah saatnya lembaga pemerintah seperti SKK Migas difungsikan juga untuk bertanggung jawab terhadap ketahanan energi, termasuk stok BBM nasional.

"Sudah saatnya SKK Migas difungsikan untuk menyediakan dan bertanggung jawab terhadap stok BBM Nasional, apalagi SKK Migas adalah institusi nya pemerintah," tandas Sofyano.  

Baca juga : Alsintan Bantu Petani Kalsel Kembangkan Budidaya Pertanian

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga menegaskan bahwa cadangan BBM strategis seharusnya dikelola oleh negara.

"Kalau kami, dengan (stok) 21 hari dengan harga (minyak) sekarang itu bebannya adalah senilai 6,7 miliar dolar AS (sekitar Rp 97 triliun). Jadi untuk me-maintenance cadangan 21 hari, idle money kita harus 6,7 miliar dolar AS," kata Nicke, kemarin.

Nicke mengingatkan, jika cadangan BBM ditambah, maka beban biaya yang harus dikeluarkan BUMN migas tersebut akan bertambah berat.

Baca juga : Lawan Corona Jangan Terlena

"Kami berhitung, untuk menambahkan (cadangan) menjadi 30 hari saja, itu kami harus tambah lagi 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 43,5 triliun). Dan kami tidak sanggup," tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.