Awas! Kelompok Radikal Makin Brutal Goreng Isu Perkeruh Suasana

RM.id  Rakyat Merdeka - Aktivis Corong Rakyat mengingatkan bahaya keberadaan kelompok radikal dan ormas terlarang di Indonesia yang telah menggoreng isu yang sedang memanas saat ini. Dari dari isu pro kontra Ibu Kota Negara (IKN), penundaan Pemilu, teroris, Presidential Threshold 0 persen, Papua, logo halal dan kelangkaan minyak goreng untuk memperkeruh suasana dan sebagai upaya mendeskreditkan Pemerintahan Jokowi.

"Kelompok-kelompok ini terus bergentayangan, dan sengaja untuk memperkeruh serta merusak suasana di negeri ini," tegas aktivis Corong Rakyat Ahmad Kelrey saat webinar Politik Memanas Jelang 2024 (IKN, Tunda Pemilu, Teroris, Migor) yang diselenggarakan oleh Corong Rakyat, Kamis (17/3).

Menurutnya, kelompok-kelompok radikal dan ormas yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah ini terus berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Mereka mencuci otak para pendukung-pendukungnya dengan narasi-narasi kebencian terhadap pemerintah.

"Ini yang harus kita waspadai dan lawan. Ada misi kepentingan terselubung di balik upaya mereka untuk memperkeruh suasana. Seperti kepentingan khilafah and the genk," jelasnya.

Baca juga : Awas, Siluman Omicron Ganggu Puasa Dan Lebaran

Di tempat yang sama, Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengakui, ada kelompok tertentu yang memperjuangkan paham atau ideologinya dengan mengubah dasar dan bentuk negara Indonesia.

"Kalau kita lihat dari sejarah benih-benih ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Ide ini terus terjadi hingga saat ini. Kelompok ini mengancam NKRI," beber Karyono.

Terkait kelangkaan minyak goreng, dia menduga ada penumpang gelap yang memanfaatkan isu ini untuk memuluskan tujuan tertentu. Pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan kecemasan masyarakat.

"Saya khawatir ini ada sabotase. Kalau di era Orba, sembako sengaja dibuang ke laut. Secara teori ekonomi barang langka dan otomatis harga pun naik. Ini barang tidak ada tapi harga naik," kata Karyono lagi.

Baca juga : Polri Kawal Ketersediaan Minyak Goreng Di Pasaran

Soal penundaan Pemilu, terang Karyono, juga tetap menjadi ancaman. Dia memprediksi penundaan Pemilu akan mereda. Kecuali, ada situasi kondisi yang menjadi alasan kuat untuk menunda Pemilu seperti terjadi krisis ekonomi dan kekerasan.

Sementara itu, terkait kebijakan Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, Karyono mengaku sangat mendukungnya. Kata dia, wacana pemindahan IKN itu sudah terjadi sejak pemerintahan Soekarno dan sudah beberapa kali melakukan pemindahan IKN saat perang melawan Belanda.

Soekarno sudah merencanakan pemindahan di Kalimantan tengah dan sudah peletakan batu pertama dan tertunda sampai era SBY. "Di era Jokowi ini karena situasi memungkinkan maka pemerintahan  serius untuk memindahkan IKN. Pemindahan IKN ini sebuah keniscayaan lebih banyak positif nya daripada negatif nya," tambah Karyono.

Karyono yakin akan ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan semakin meningkat seperti di negara lain. Sebab, kata dia, selama ini terjadi kesenjangan wilayah dari barat sampai timur, dengan pemindahan IKN ini bisa memutuskan kesenjangan ini dan jarak kesenjangan semakin tipis.

Baca juga : Serahkan Dokumen, Jadikan Jamu Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ke UNESCO

"Menurut saya pemindahan IKN ini harus dilakukan. Bahwa upaya ini ditentukan beberapa dampak berhasil dan tidak. Melihat negara lain yang berhasil melakukan pemindahan IKN bisa kita contoh," tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.