Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial menunjuk Perum Bulog sebagai manajer suplai untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan dana pemerintah yang setiap bulan diberikan kepada keluarga kurang mampu melalui akun elektronik hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA.
"Nanti semuanya dikoordinasi dari manajer suplai itu, nanti manajer suplier itu yang mengkoordinasi di lapangan dan nanti akan kami tunjuk Bulog," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita usai membuka Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Baca juga : 2024 Sulteng Jadi Pusat Manufaktur Sulawesi
Ia mengatakan, Bulog juga didorong untuk 100 persen menyalurkan beras ke elektronik warung gotong royong (e-Warong). "Kami percaya Bulog mampu mensuplai beras dengan kualitas baik sehingga kepentingan pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga tetap terjaga," kata Agus.
Sebagai manajer suplai, Bulog akan mengkoordinasi distribusi beras untuk e-Warong di daerah-daerah, dan bisa menggandeng perusahaan lokal untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan penunjukan sebagai manajer suplai membuat jelas peran Bulog.
Baca juga : Kabupaten Lebak Jadi Tuan Rumah Literasi Nasional
"Kalau umpamanya tidak diberi peran, berarti sudah tidak ada Bulog. Kita bukan bicara keuntungan, tapi yang paling penting bagaimana peran kita menjadikan program pemerintah bisa terlaksana," katanya.
"Swasta juga kita rangkul, kita akomodir karena tidak bisa mutlak 100 persen, yang penting adalah peran dari pemerintah ini, dalam hal ini Bulog. Kita bisa menjamin kualitas, ketersediaannya, jaminannya kepada masyarakat penerima bansos pangan," katanya.
Baca juga : Romy Perintah Sekjen Kemenag Tunjuk Muafaq Jadi Kakanwil Gresik
Sebelumnya, Budi Waseso mengatakan bahwa program BPNT sebagai pengganti program beras sejahtera (rastra) bukanlah untuk kepentingan bisnis, melainkan masyarakat yang membutuhkan bantuan beras.
Dalam kegiatan halalbihalal di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa (2/7), ia menyebut program BPNT yang dikelola Kementerian Sosial tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta, dan itu membuat Bulog kehilangan sasaran penyaluran. [JAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya