Tekanan Ekonomi Global Meningkat, BI Tahan Repo Rate Di Level 3,50 Persen

 Sebelumnya 
Kelima, BI melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI), dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI).

Dan keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif melalui, melanjutkan masa berlaku kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran Kartu Kredit dari semula 30 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2022 guna mendukung perkembangan transaksi Kartu Kredit dengan tetap menjaga risiko kredit.

Baca juga : Bantu Ekonomi Daerah, Tuscany Boutique Hotel Serap Tenaga Kerja Lokal

Serta memperpanjang masa berlaku Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk merchant kategori Usaha Mikro (UMI) sebesar 0 persen dari semula 30 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2022, guna melanjutkan upaya perluasan ekosistem digital dan mendorong peningkatan transaksi khususnya UMKM.

Ketujuh, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Baca juga : Ekonomi Indonesia Mulai Bangkit, Penjualan Listrik PLN Tumbuh 8,62 Persen

Perry menegaskan, BI senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan 3,0 ±1 persen pada tahun 2022 dan 2023. “Untuk itu, koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Tim Pengendali Inflasi (TPIP dan TPID) terus diperkuat,” tegasnya. 

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan, termasuk komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN, sebesar Rp 224 triliun untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan dalam APBN 2022. 

Baca juga : Silaturahmi Virtual, Menteri Basuki Sapa Kepala Balai PUPR Di 34 Provinsi

“Demikian pula, koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta koordinasi bilateral antara BI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegas Perry. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.