Kembangkan Panas Bumi, BUMN Punya Peran Strategis

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi motor penggerak utama pengembangan panas bumi di Indonesia.

Dengan banyaknya cadangan panas bumi dan salah satu yang terbesar di dunia, pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal di tengah transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan.

Indonesia saat ini memiliki cadangan panas bumi sebesar 23,7 GW. Berdasarkan data ThinkGeoEnergy 2022, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di seluruh dunia mencapai 15.854 MW.

Indonesia dengan kapasitas pembangkit sebesar 2.276 MW merupakan negara dengan kapasitas pembangkit terbesar kedua setelah Amerika Serikat sebesar 3.722 MW.

Indonesia sudah melampaui Filipina yang tercatat memiliki kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.918 MW.

Baca juga : Pemerintah Sayang Lansia

"Tentu keberadaan BUMN sangat kita harapkan bisa akselerasi lebih cepat pengembangan panas bumi ke depan," kata Harris, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Saat ini ada tiga BUMN yang mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi, yaitu PT PLN (Persero) melalui PLN Gas dan Geothermal, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan PT Geo Dipa Energi.

Harris menilai PGE menjadi BUMN yang berperan paling besar dalam pengembangan panas bumi.

“Peran PGE bisa sangat krusial guna mendukung pencapaian target pemerintah,” ujarnya.

PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi Utara. Di wilayah tersebut telah terbangkitkan listrik panas bumi sebesar 1877 MW, yang terdiri atas 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation) oleh PGE dan 1205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).

Baca juga : Bangkit Dari Pandemi, Indonesia Genjot Kerja Sama Ekonomi

Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sebesar sekitar 82 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi emission avoidance CO2 sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.

"Ke depan panas bumi memang menjadi salah satu faktor kunci penting dalam pencapaian net zero emission, tentu BUMN kita harapkan bisa mengambil peran besar di sana yang juga bisa menentukan target-target global," jelas Harris.

Abadi Poernomo, Senior Advisor Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), menambahkan BUMN menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi.

Namun, regulasi tetap menjadi faktor penentu. Misalnya saja dengan beberapa masalah klasik yang sering membentur panas bumi, terutama soal tarif harga listrik yang dijual dari pengembang.

Hingga saat ini panas bumi dinilai masih kalah dengan PLTU batubara karena masalah tarif atau harga listrik yang ditawarkan pembangkit batubara lebih murah daripada panas bumi.

Baca juga : Kementan Matangkan Portal Satudata Pertanian

"Panas bumi tidak bisa compete dengan PLTU (saat harga batu bara di bawah 100 dolar AS per ton ). Pemerintah/PLN menghendaki tarif=BPP (biaya pokok produksi), di situ keekonomian panas bumi tidak masuk,“ jelas Abadi.

Mantan Direktur Utama PGE itu mengakui peluang panas bumi memang sangat terbuka menjadi pembangkit based load utama, setelah pemerintah berencana memensiunkan PLTU batubara lebih dini.

Tapi, semua itu kembali berpulang pada regulasi dari pemerintah.

“Setuju (panas bumi jadi momentum menggantikan PLTU), tapi itu sangat bergantung pada regulasi yang akan terbit,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.