RM.id  Rakyat Merdeka - Meningkatnya harga komoditas energi di pasar global membuat subsidi energi yang dibiayai Pemerintah melonjak drastis. Pemerintah pun harus putar otak supaya subsidi energi tetap bisa berjalan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji sampai April 2022 sudah tembus Rp 34,8 triliun. Jumlah realisasi ini naik 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 23,2 triliun.

“Tingginya belanja subsidi en­ergi juga karena ada percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi tahun lalu. Selain itu, ada kenaikan volume penyaluran barang bersubsidi pada April 2022,” ujar Ani-sapaan akrab Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTA) secara virtual, Senin (23/5).

Ani mengakui, berbagai sub­sidi ini penting untuk terus disalurkan meski beban keuangan negara semakin berat. Dia menyebut, inflasi domestik berpotensi naik lebih tinggi apa­bila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya terjadi ke­pada harga-harga domestik.

“Agar itu tidak terjadi ke harga domestik, Pemerintah perlu menyiapkan dana ekstra untuk me­nambal kenaikan harga,” ujar Ani.

Menurutnya, pada April 2022 realisasi subsidi BBM dan elpiji sudah sebesar 44,8 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Berita Terkait : Syarief Hasan Imbau Pemerintah Transparan & Akuntabel Kelola Anggaran

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengusulkan tam­bahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2022.

Menurut Ani, usulan tersebut telah disetujui oleh Badan Ang­garan DPR pada Kamis (19/5).

“Alokasi subsidi energi ditambah menjadi Rp 74,9 triliun. Khusus BBM sebesar Rp 71,8 triliun dan listrik Rp 3,1 triliun,” ujar Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, Pe­merintah terus melakukan akselerasi kebijakan keuangan untuk menjaga APBN tetap kondusif di tengah tekanan global saat ini.

Selain meminta tambahan ang­garan subsidi, upaya lain yang dilakukan Pemerintah dengan memangkas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2022.

Dana yang didapat dari hasil pe­mangkasan ini nantinya dijadikan dana cadangan yang bisa diguna­kan ketika kenaikan harga komodi­tas energi global menyebabkan belanja subsidi melonjak.

Berita Terkait : Pemerintah Dan DPR Sepakati Tambahan Anggaran Operasional Haji 1443 H

Mekanisme pencadangan ini di­lakukan K/L sebesar Rp 24,5 triliun dari anggaran belanja barang dan belanja modal yang belum direalisasikan atau dikontrakkan.

“Namun dana yang dialokasi­kan Kementerian atau Lembaga untuk pencadangan tersebut bukan diambil dari belanja pri­oritas,” sambungnya.

Ani menyebut, APBN juga menjadi shock absorber (pere­dam kejut) untuk mempertah­ankan harga jual BBM, elpiji, dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di dalam negeri. Agar tak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga-harga di dunia.

Berbagai kebijakan untuk me­lindungi masyarakat juga dilaku­kan. Seperti, penyaluran subsidi dan bantuan sosial yang tetap dilaksanakan bahkan ditambah di tahun ini. Penambahan ini jadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi.

“Kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia (BI), mela­lui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menutur­kan, Pemerintah bisa melakukan penyesuaian pengeluaran untuk menambah proporsi subsidi karena dari sisi penerimaan yang juga meningkat.

Berita Terkait : Cegah Heat Stroke, Jemaah Haji Harus Banyak Minum, Jangan Tunggu Haus

Seperti diketahui, Pemerintah mendapatkan tambahan signifi­kan dari kenaikan harga komodi­tas sejak 2021.

“Namun, tahun depan diprediksi harga komoditas kembali normal, sehingga Pe­merintah sudah tepat ambil ancang-ancang tahun ini dengan lakukan penghematan belanja. Jika tidak dilakukan tahun ini, APBNakan sangat terbebani di 2023,” kata Yusuf kepadanya Rakyat Merdeka, kemarin.

Dilanjutkan Yusuf, perlu jadi perhatian Pemerintah, tanpa penghematan saja belanja Pe­merintah tahun ini sudah mulai berkurang.

Karenanya, jangan sampai pe­mangkasan anggaran di seluruh kementerian ikut mempengaruhi proses pemulihan ekonomi nasional karena daya beli dan konsumsi rumah tangga ikut menurun.

Selain itu, perlu juga diwaspa­dai asumsi harga minyak yang ditetapkan terlalu kecil.

“Ketika itu terjadi, maka ang­garan subsidi berpotensi kembali meningkat mengikuti dinamika dari lonjakan harga minyak itu sendiri,” tegas Yusuf. [NOV]