PMN Hanya Untuk BUMN Yang Ditugasi Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Perusahaan pelat merah membeberkan rencana pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 kepada DPR. Suntikan dana ini diyakini mampu menjaga performa BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Sekaligus menjalankan penugasan yang diberikan Pemerintah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengamini, salah satu tanggung jawab BUMN harus memastikan program-program Pemerintah bisa terealisasi.

Namun terkadang, kata Piter, penugasan tersebut perlu didukung melalui PMN demi menghindari kerugian yang mungkin dialami perusahaan.

Baca juga : Ekonom: BUMN Perlu Turun Tangan Atasi Minyak Goreng

“PMN itu selalu kaitannya dengan penugasan. Kalau tidak ditugasi (namun tetap menjalankannya), dikhawatirkan mereka menanggung rugi. Sehingga BUMN tidak mau menjalankan bila berisiko tinggi dan mengganggu keuangan,” jelas Piter kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sehingga pemberian PMN sangat penting untuk menjaga cash flow perusahaan pelat merah yang mendapat penugasan Pemerintah.

Misalnya PMN untuk sektor kelistrikan, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, yang saat ini mengalami tekanan akibat kenaikan harga energi, seperti minyak dan batu bara.

Baca juga : Ini Profil Pemain Argentina Yang Gabung Bersama Persita

“Untuk PLN pasti butuh PMN. Karena ada beban listrik subsidi. Ada penugasan di situ. Harga energi sekarang naik, sementara kita nggak mau harga listrik naik. Mau tak mau, pasti ada bantuan dari Pemerintah,” kata dosen Perbanas Institute ini.

Begitu juga sektor aviasi dan pariwisata. Menurutnya, ini menjadi salah satu sektor andalan Pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, pascaterdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, BUMN sektor pangan juga membutuhkan dukungan yang sama dari Pemerintah. Mengingat kondisi global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya gejolak harga pangan.

Baca juga : Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Digital Butuh Dukungan Pemerintah, Publik Dan BUMN

Padahal Indonesia kerap mengimpor sejumlah komoditi pangan yang dibutuhkan.

“Kita tahu, India melarang ekspor gandum dan gula. Tidak menutup kemungkinan banyak komoditi pangan yang langka dan harganya mahal. Kita harus mengantisipasi itu,” tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.