PMN Hanya Untuk BUMN Yang Ditugasi Pemerintah

 Sebelumnya 
Karenanya, sambung Piter, dalam menyalurkan PMN, Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan sektor mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus.

Termasuk mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah. Sebab, di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, masih banyak risiko yang harus dihadapi.

Seperti suku bunga di luar negeri yang naik dan aliran modal terbatas. Karena moneter global mengalami pengetatan likuiditas.

Baca juga : Ekonom: BUMN Perlu Turun Tangan Atasi Minyak Goreng

“Pemerintah kan anggarannya terbatas, jadi tidak mungkin asal-asalan menempatkan dananya lewat PMN. Pasti penyaluran PMN hanya untuk sektor-sektor yang memang sangat dibutuhkan,” sambungnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/6), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku, untuk bisa mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, pihaknya masih membutuhkan dana Rp 17,96 triliun.

Yakni terbagi atas wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp 2,03 triliun, Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun, Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp 6 triliun.

Baca juga : Ini Profil Pemain Argentina Yang Gabung Bersama Persita

Karenanya, dia mengapreasiasi dukungan dari Komisi VI DPR terkait suntikan dana PMN sebesar Rp 10 triliun di tahun 2023.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen. Dan juga untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat,” kata Darmawan.

Dia menyampaikan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Yakni, berkisar Rp 25 juta-Rp 45 juta per pelanggan.

Baca juga : Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Digital Butuh Dukungan Pemerintah, Publik Dan BUMN

Tingginya nilai investasi ini, kata dia, membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

“PMN ini dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T,” terangnya.

Pengajuan PMN Rp 10 triliun ini akan dialokasikan sebanyak Rp 2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa-Madura-Bali, dengan pembangunan infrastruktur.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.