TASPEN Teken Nota Kesepahaman Tentang Mal Pelayanan Publik Bersama Kementerian PAN-RB

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi peserta, dengan menghadirkan beragam inovasi.

Kali ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahamanan Tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Aula Serbaguna Lantai 1, Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (28/6).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Direktur Utama TASPEN ANS Kosasih, dan Direktur Operasional TASPEN Ariyandi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Direktur Utama TASPEN ANS Kosasih mengatakan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jaminan sosial, TASPEN selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk para peserta.

Baca juga : Top! Kemudahan Beragam Layanan Listrik PLN Kini Hadir di Mall Pelayanan Publik

"Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Mal Pelayanan Publik ini merupakan wujud aktif TASPEN, dalam memberikan layanan terbaik. Demi memudahkan para peserta dalam memperoleh pelayanan klaim," kata Kosasih, Rabu (29/6).

"Ke depan, kami akan terus berupaya membuka lebih banyak gerai TASPEN di Mal Pelayanan Publik. Sehingga, peserta lebih mudah melakukan pengurusan keTASPENan dan dapat merasakan pelayanan TASPEN secara optimal," imbuhnya 

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menyepakati beberapa hal. Antara lain perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; penyediaan sarana dan prasarana pemberian pelayanan; penyediaan SDM; penyediaan anggaran pelaksanaan pemberian pelayanan; pertukaran data, dan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

Terkait hal ini, Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD mengatakan, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan publik. Demi menghadirkan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi, menuju pelayanan publik berkelas dunia.

Baca juga : Mahfud: Mal Pelayanan Publik Ciptakan Pelayanan Prima

"Secara khusus, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam proses perizinan usaha. Sehingga mampu meningkatkan daya saing global, yang berujung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," tutur Mahfud.

Sementara Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menilai, reformasi birokrasi merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pendekatan secara inovatif, tematif, kreatif dan berdampak luas kepada masyarakat.

Kiai Ma'ruf bilang, hakikat reformasi birokrasi tercapai, ketika masyarakat dapat menerima dan merasakan pelayanan publik yang berkualitas dengan mudah, cepat, murah dan transparan.

Baca juga : Asrorun Niam: Lawan Stunting Melalui Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Dalam Rumah Tangga

"Nota kesepahaman ini menjadi dasar komitmen keikutsertaan pemerintah, dalam memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Penandatanganan ini adalah langkah penting dalam komitmen merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, pemerintah akan membuka 56 cabang Mal Pelayanan Publik di Indonesia, pada tahun ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.