UMKM Mampu Penuhi Pesanan Kementerian Dan Lembaga

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat geram lantaran belanja pemerintah pusat hingga daerah masih didominasi oleh produk impor. Jokowi meminta kementerian dan lembaga membeli produk buatan asli dalam negeri.

Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita yakin pelaku usaha bisa memenuhi permintaan Kementerian dan Lembaga sesuai arahan kepala negara.

"Seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita bisa mendorong Industri Kecil dan Menengah sebagai basis perekonomian rakyat di tengah pandemi," kata Reni dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 bertema BBI, Jurus Kunci Bangkitkan Gairah IKM dikutip Selasa (21/6).

Baca juga : Erick Minta Garuda Konsisten Layani Umroh Dan Haji

Dengan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) bakal berdampak positif bagi bisnis para pelaku usaha.  Kampanye Gernas BBI akan digelar di 12 provinsi. Dalam bulan Juni ini, BBI akan digelar di Lampung melalui Lagawi Fest bersama Kementerian Perindustrian selaku campaign manager.

Reni menjelaskan, Gernas BBI dituntut untuk tidak hanya menciptakan produk, namun juga soal bagaimana produk itu disajikan secara berbeda. Artinya, produk IKM itu disajikan secara digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

"Dengan adanya tuntutan tersebut, Gernas BBI ini ditargetkan akan meningkatnya IKM atau UMKM yang onboarding. Jadi dari target 11,7 juta nanti menjadi 30 juta di tahun 2023," ujarnya.

Baca juga : Jemaah Haji Indonesia Diimbau Patuhi Prokes Selama Di Tanah Suci

Selain itu, Kemenperin juga menargetkan adanya peningkatan jumlah belanja serta konsumen terhadap produk artisan melalui Gernas BBI ini. Dia optimis pelaku IKM mampu memenuhi pesanan dari Kementerian dan Lembaga. Sebab pihaknya terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para IKM untuk meningkatkan product value.

Pemilik Rafin Snack M. Ravie Cahya Ansor mengatakan, pelaku usaha sangat siap menerima pesanan yang meningkat. Ia yakin pelaku usaha tidak akan keteteran.

"Karena jumlah IKM banyak maka peningkatan pun akan dirasakan bersama. Kenaikan mungkin tidak langsung signifikan karena jumlah IKM juga sekarang sudah semakin banyak," papar Ravie.

Baca juga : Kementerian ESDM Dorong Pengembangan Hidrogen Hijau

Banyaknya jumlah IKM ini tidak membuat para pelakunya kelimpungan dalam memenuhi pesanan Pemerintah. Karena bisa jadi sesama pelaku usaha akan bekerja sama. "Kemungkinan bisa dibagi rata atau ada mekanisme lain," katanya.

Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas. Pelaku usaha harus mampu menjaga kualitas pada setiap produknya. Entah itu makanan produk barang maupun jasa. Kontrol yang dilakukan tidak boleh berbeda meskipun permintaan meningkat.

"Untuk barang misalnya. Kalau kita produksi misalkan jumlahnya 10 pcs maka quality controlnya juga tidak berbeda dengan yang kita produksi sebanyak 10.000 pcs. Itu misalnya ya karena harus ada standar," tukasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.