Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
7 Tahun BNPP Torehkan Kinerja di Batas Negara
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Alami Kemajuan Pesat
Selasa, 21 Juni 2022 19:19 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengalami kemajuan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, masa Kabinet Indonesia Kerja dan Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Beberapa tempat di kawasan perbatasan saat ini telah menjadi beranda depan yang patut dibanggakan, dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa jadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga," ujar Presien Jokowi, beberapa waktu yang lalu.
Dari periode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, pengelolaan perbatasan negara tak pernah luput untuk diutamakan. Ini dibuktikan dengan adanya Nawacita ketiga, yaitu 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.
Kemudian, Presiden Jokowi melalui Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara bertahap menyelesaikan permasalahan batas wilayah NKRI dengan negara tetangga, mengelola potensi dan membangun daerah perbatasan.
Baca juga : Gandeng BPKP, Bank Mandiri Layani Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Digital
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019, Presiden Jokowi serius mengubah citra perbatasan Indonesia dengan membangun PLBN Terpadu baik di perbatasan darat maupun di perbatasan laut.
Saat ini Indonesia telah memiliki delapan PLBN Terpadu yang dikelola BNPP bersama unsur Custom (Bea Cukai), Imigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina), dan Security (Keamanan) untuk memberikan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar NKRI di perbatasan negara.
Delapan PLBN tersebut adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Wini, PLBN Motaain, dan PLBN Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw dan PLBN Sota di Provinsi Papua.
Sementara pembangunan 10 PLBN lainnya masih terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
10 PLBN tersebut adalah PLBN Serasan di Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Oepoli dan PLBN Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Yetetkun di Provinsi Papua.
Baca juga : PPLI Kembali Sabet Penghargaan Perusahaan Zero Accident
Presiden Jokowi berharap, PLBN tidak hanya digunakan sebagai tempat perlintasan orang dan barang. Tetapi juga menjadi embrio sentra baru ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan negara.
Untuk itulah Presiden Jokowi kemudian meneken Inpres No.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
Pada Inpres ini, Presiden memberikan instruksi kepada K/L untuk melaksanakan 60 program kegiatan di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw, dalam kurun waktu dua tahun.
Perlahan tapi pasti, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di perbatasan negara digenjot ke arah yang lebih baik demi kemajuan bangsa.
Semangat Presiden Jokowi dalam membangun perbatasan negara diamini oleh BNPP. Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, semangat membangun perbatasan negara tersebut juga harus mengalir atau tercermin dari program dan kegiatan yang dilaksanakan semua pihak di beranda depan NKRI.
Untuk mengelola perbatasan negara, lanjut Restuardy, perlu mengintegrasikan kekuatan yang ada pada Pemerintah Pusat melalui K/L anggota BNPP, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa, pihak swasta, media, dan akademisi.
Dengan konstruksi pentahelix tersebut, diyakini pengelolaan perbatasan negara akan lebih maksimal.
"Jika semua pihak sudah bersinergi, kita yakin pengelolaan perbatasan negara akan lebih maksimal. Semua permasalahan perbatasan akan mendapatkan solusi terbaik, dan masyarakat perbatasan dapat lebih sejahtera," tutur Restuardy.
Dia memastikan, BNPP akan mengawal pelaksanaan Inpres dan berbagai program K/L anggota yang telah direncanakan untuk dilaksanakan sampai tahun 2024 mendatang.
"BNPP akan mengawal pengelolaan perbatasan negara sebaik mungkin. BNPP juga akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan perbatasan negara yang berdaya saing," tandasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya