APPKSI Setuju Pemerintah Turunkan Pungutan Ekspor CPO

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Muhamadyah menilai, kebijakan pungutan ekspor minyak sawit yang dilakukan secara tak langsung (specific levy) akan menaikkan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Sebaliknya, akan menurunkan harga CPO atau Tandan Buah Segar (TBS) domestik. Sehingga menciptakan disparitas harga CPO dunia dengan harga CPO domestik. Hal itu, menurut Muhamdyah akan merugikan produsen CPO domestik termasuk petani sawit yang ada pada 190 kabupaten di Indonesia.

"Industri biodisel domestik diperkirakan menikmati manfaat ganda, yakni makin murahnya harga bahan baku minyak goreng (CPO) dan subsidi dari pungutan ekspor. Namun secara keseluruhan Indonesia dirugikan," kata Muhamadyah dalam keterangannya, Senin (11/7).

Sementara, negara eksportir minyak sawit dunia, selain Indonesia akan menikmati manfaat. Termasuk perusahaan Indonesia yang bergerak pada industri minyak sawit di negara lain.

Baca juga : Dongkrak Harga TBS Sawit, Luhut Lirik Opsi Turunkan Pungutan Ekspor CPO

"Berbeda Kebijakan pungutan ekspor yang dilakukan dengan cara langsung (lump-sum levy) dan penggunaan dana pungutan untuk subsidi bunga kredit industri minyak sawit, merupakan kebijakan yang terbaik dan menguntungkan semua pelaku industri minyak sawit termasuk pemerintah," paparnya.

Selain itu, kata dia, harga CPO domestik akan tertekan akibat pungutan ekspor. Pun, akan makin tertekan jika harga CPO dunia melewati 750 dolar Amerika Serikat, di mana tarif bea keluar (BK) mulai berlaku.

"Tekanan terhadap harga CPO domestik yang demikian tampaknya sulit diimbangi oleh peningkatan penyerapan CPO dalam negeri. Karena tambahan penyerapan CPO dalam negeri tidak terlalu besar dibandingkan dengan produksi CPO dalam negeri," jelas dia.

Apalagi, dengan diberlakukan pungutan ekspor secara nyata di industri hilir. Ditambah lagi, lanjut Muhamadyah, undustri biodiesel masih tetap menikmati tambahan manfaat (better-off) dari sebelumnya. Sementara, produsen CPO harus menderita (worse off) akibat kebijakan itu.

Baca juga : AP3I Optimistis Pemerintah Bisa Sejahterakan Petani Pinus

"Mengacu pada pengalaman Indonesia tahun-tahun sebelumnya, nilai penurunan manfaat yang diderita produsen CPO lebih besar dari tambahan manfaat yang dinikmati industri hilir biodiesel dan konsumen. Sehingga secara keseluruhan Indonesia dirugikan (worse-off)," terang Muhamadyah.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, krisis energi dan pangan yang dialami oleh seluruh negara saat ini, sudah pasti berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perekonomian Indonesia.

Salah satu yang terdampak adalah kebijakan kelapa sawit dan minyak goreng, yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi.

"Berangkat dari fakta tersebut, hari ini saya bersama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) berkoordinasi untuk mengaudit perkebunan sawit dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional sesuai instruksi Presiden Jokowi," kata Luhut via Instagram, Kamis (7/7).

Baca juga : Waspada Data Ekonomi AS, Rupiah Tak Bertenaga

Luhut menjelaskan, proses audit ini sudah berjalan sejak Senin (4/7) lalu, dan akan berlangsung selama 3-4 bulan ke depan.

"Dari data dan fakta sementara yang kami himpun bersama, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani masih rendah. Tidak mudah memang, untuk menaikkan harga TBS mengingat kondisi pasar global saat ini, yang diperparah dengan adanya ancaman pelemahan ekonomi dunia," urainya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.