Dongkrak Harga TBS Sawit, Luhut Lirik Opsi Turunkan Pungutan Ekspor CPO

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, krisis energi dan pangan yang dialami oleh seluruh negara saat ini, sudah pasti berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perekonomian Indonesia.

Salah satu yang terdampak adalah kebijakan kelapa sawit dan minyak goreng, yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi.

"Berangkat dari fakta tersebut, hari ini saya bersama Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) berkoordinasi untuk mengaudit perkebunan sawit dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional sesuai instruksi Presiden Jokowi," kata Luhut via Instagram, Kamis (7/7).

Baca juga : Kesulitan Jual TBS, Petani Sawit Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

Luhut menjelaskan, proses audit ini sudah berjalan sejak Senin (4/7) lalu, dan akan berlangsung selama 3-4 bulan ke depan.

"Dari data dan fakta sementara yang kami himpun bersama, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani masih rendah. Tidak mudah memang, untuk menaikkan harga TBS mengingat kondisi pasar global saat ini, yang diperparah dengan adanya ancaman pelemahan ekonomi dunia," paparnya.

Pasokan minyak biji bunga matahari juga diperkirakan akan meningkat, dan mendorong penurunan secara tajam harga kelapa sawit.

Baca juga : Harga Sawit Anjlok, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Ekspor CPO

"Saya berpikir, perlu mencari equilibrium dari permasalahan ini, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, dengan menurunkan pungutan ekspor CPO. Agar harga TBS sawit kembali terdongkrak," jelas Luhut.

Selain itu, lanjutnya, produksi biodiesel juga akan terus digenjot sampai 40 persen atau B40, dari sebelumnya B30. Sehingga, total 3 juta ton CPO bisa terserap. Dengan begitu, harga TBS bisa naik.

Luhut menyadari, eksekusi kebijakan ini perlu kekompakan dan integrasi antar Kementerian dan Lembaga. Karena itu, dia meminta seluruh pemerintah daerah, agar bekerja sama dengan BPKP untuk mensukseskan jalannya audit ini.

Baca juga : Jokowi Tegaskan Lagi Larangan Ekspor CPO

"Ini penting, agar kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola, dan perbaikan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga, harga minyak goreng dapat segera terkendali. Serta menguntungkan masyarakat, pengusaha, dan tetap mengedepankan kepentingan petani sawit sebagai pilar utama industri kelapa sawit Indonesia," tutur Luhut. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.