Dark/Light Mode

Forum Mahasiswa OAP Minta Pemerintah Sahkan DOB Papua

Jumat, 10 Juni 2022 18:01 WIB
Aksi Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) mendesk pemerintah segera sahkan DOB Papua di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)
Aksi Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) mendesk pemerintah segera sahkan DOB Papua di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) meminta pemerintah pusat mempercepat pengesahan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua.

Koordinator Forum Charles Kosay meminta Presiden Joko Widodo dan DPR segera mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang DOB, khusus tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

"Kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua," kata Charles Kosay dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/6).

Baca juga : Gus Halim Ajak Mahasiswa Berkarya Membangun Desa

Menurut dia, sebagai pemuda dan mahasiswa adalah intelektual orang Papua untuk mengawal aspirasi masyarakat. Charles Kosay menyebutkan dua di daerah di Provinsi Papua saat ini tidak bisa mengelola masalah yang terjadi. Sebab beberapa kabupaten ini masih dalam daerah terisolasi.

Selanjutnya, masalah kesehatan dan pendidikan jufa belum terjangkau. Guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis itu belum bisa ke daerah tertentu karena pembangunan jalannya belum ada.

Selain itu, gedung belum direnovasi dengan baik, sekolahnya pun tidak begitu baik. Menurut dia, itu karena faktor pemerintah provinsi tidak bisa mengelola. "Dengan adanya pemekaran, akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi," jelasnya.

Baca juga : Forum Solidaritas Mahasiswa Dan Pemuda Papua Aksi Gelar Aksi Damai Dukung DOB

Dia menegaskan, pemekaran DOB akan meletakan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain di Indonesia. Hal itu, kata dia, memperpendek jalur logistik di tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dengan cepat, efektif, efisien, dan murah.

Di samping itu, lanjut Charles Kosay, memperpendek tali komando administrasi sehingga masyarakat, terutama di daerah terpencil, bisa mendapat pelayanan dari pemerintah daerah dengan cepat. Juga memeratakan hasil pembangunan.

Selama ini, menurut dia, hanya dinikmati oleh penduduk orang asli Papua yang berada di perkotaan yang infrastrukturnya telah tersedia. Hal tidak kalah penting, kata Charles Kosay, membuka lapangan kerja baru bagi OAP yang selama ini belum sepadan dengan para pendatang. Hal ini karena tingkat bersaing mereka masih perlu ditingkatkan.

Baca juga : Supaya Rakyat Gampang Cari Migor, Pemerintah Tetapkan DMO 300 Ton Per Bulan

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) dari pemerintah terkait dengan pembahasan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua. Ia lantas menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan (Ha Anim), RUU tentang Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.