Erick: Bangun Ekonomi Kerakyatan, BUMN Harus Berpihak Pada UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Keberpihakan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah satu prioritas yang ditetapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, kontribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen yoy pada Triwulan II 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (5/8), akan berkorelasi langsung dengan peningkatan daya saing UMKM.

"Keberpihakan kepada UMKM adalah bagian terpenting dari upaya Indonesia, dalam membangun ekonomi kerakyatan," ujar Erick di Jakarta, Senin (8/8).

Menteri yang murah senyum tapi tegas dalam meningkatkan kinerja BUMN itu menyebut, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM di Tanah Air mencapai sekitar 65 juta pelaku. Serta menyumbang 62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)  atau senilai Rp 8.574 triliun.

Baca juga : Prof Didik Ingatkan Pemerintah Soal APBN

"Jangan lupa, UMKM sukses menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yakni sekitar 97 persen dari daya serap dunia usaha pada 2020," lanjutnya.

Erick menilai, ketahanan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, tidak terlepas dari peran BUMN yang sehat sebagai motor pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang besar, akan terasa percuma, jika tak diiringi dengan peningkatan daya saing di sektor UMKM.

"Kementerian BUMN memprediksi, total aset BUMN telah mencapai sekitar Rp 9.000 triliun di tahun 2021. Atau sekitar 53 persen dari PDB. BUMN yang sehat membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adil dan makmur. Masyarakat yang makmur, mampu meningkatkan perekonomian Indonesia," ujar pria kelahiran Jakarta tersebut.

Baca juga : Warga Bandung Kini Bisa Nikmati Perawatan Kecantikan Harga Terjangkau

Saat ini,  porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen. Atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, yang sudah mencapai 39 persen. Malaysia dan Thailand 50 persen, Jepang 65 persen dan Korea Selatan 80 persen.

"Pak Presiden bertekad, pembiayaan perbankan sektor UMKM dapat mencapai 30 persen pada 2024, dan terus meningkat hingga 50 persen," lanjutnya.

Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), terus mendorong BUMN untuk meningkatkan akselerasi dalam membantu UMKM naik kelas. Baik lewat program kredit usaha rakyat (KUR), ataupun platform Pasar Digital (PaDi) UMKM.

Hingga saat ini, kontribusi bank-bank pelat merah atau (Himbara) terhadap KUR nasional sudah mencapai Rp 260 triliun. Atau 92,4 persen dari total KUR Rp 282 triliun.

Baca juga : Siswi Berhak Pilih Seragam Sekolah

"Padi UMKM sebagai jembatan untuk mempertemukan UMKM ke dalam ekosistem pengadaan BUMN, telah mencapai total nilai transaksi Rp 18 triliun, bersama 12.960 UMKM per Triwulan II 2022," pungkas Erick. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.