Cegah Kemiskinan Naik, Demokrat Minta Pemerintah Jaga Inflasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan mengingatkan, pemerintah harus menjaga inflasi agar tidak terjadi kenaikan yang terlalu cepat dan drastis. Karena dampaknya akan mengganggu pemulihan daya beli dan menambah jumlah keluarga miskin.

‘’Kalau inflasi naik drastis, konsekuensi akan dengan mudah datang. Sementara di sisi lain, pemerintah kerap menyuarakan capaian ini dan itu dengan nyaring. Kalau jumlah keluarga miskin nambah, kan cerita capaian itu malah aneh,’’ kata Marwan Cik Asan dalam keterangannya, Rabu (10/8).

Pernyataan ini merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan tingkat inflasi Juli 2022  sebesar 0,64 persen, atau secara tahunan (yoy) inflasi telah tembus 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun tingkat inflasi dapat mendekati angka 5 persen atau melampaui target APBN 2022 pada kisaran  2-4 persen. 

Baca juga : Kasus Polisi Tembak Polisi, Lemkapi Minta Polri Jamin Keamanan Bharada E

Menurut Marwan, masalah Inflasi merupakan tantangan terbesar pemerintah saat ini setelah pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Inflasi tinggi, jelasnya, akan mendisrupsi pemulihan daya beli. “Konsumsi rumah tangga akan kembali menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan masuk dalam kategori stagflasi. In ikan situasi yang tidak kita inginkan,’” ujar politisi partai Demokrat itu. 

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau turun 1,38 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Namun dengan kenaikan inflasi pada bulan Juli diperkirakan tingkat kemiskinan akan kembali meroket dengan tambahan 1 sampai 1,5 juta orang.

‘’Dapat dipastikan, inflasi yang meroket membuat masyarakat yang 70 persen pendapatannya untuk konsumsi makanan dan minuman akan semakin menderita,’’ tambahnya. 

Baca juga : Cegah Pertambangan Tanpa Izin, Pemerintah Harus Aktif Susun Strategi

Menurut Marwan, kenaikan inflasi yang mulai terjadi sejak awal tahun disebabkan oleh dua faktor: Pertama kelompok harga yang ditetapkan pemerintah (administered price) seperti kenaikan harga BBM non subsidi, gas LPG non subsidi, tarif listrik, dan tarif pajak PPN menjadi 11 persen per April 2022.

Faktor yang kedua adalah kelompok gejolak harga pangan (volatile food). Antara lain penghapusan harga patokan tertinggi minyak goreng, kenaikan harga cabe dan produk pangan lainnya, yang secara keseluruhan kelompok volatile foods mengalami inflasi 11,47 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07 persen (yoy).

Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR ini mengkhawatirkan situasi ini karena APBN yang diharapkan meminimalisasi dampak kenaikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Juga, akunya belum terkonsolidasi dengan baik.

Baca juga : Demokrat Ingin Selalu Dekat Dengan Rakyat

‘’Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan harga minyak dunia terus meningkat, misalnya. Pemerintah juga perlu memastikan dengan segera agar subsidi energi baik BBM, LPG maupun listrik, tepat sasaran,’’ terang dia.  

Pada kesempatan terakhir, politisi asal Lampung ini menyarankan pemerintah mereformasi mekanisme program bantuan sosial agar tepat sasaran dan mempunyai kemanfaatan.

“Salah satu caranya, siapkan data tunggal yang terintegrasi untuk semua program bantuan sosial, sehingga setiap program  yang tersebar di beberapa kementerian dapat teridentifikasi dengan baik dan menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan sosial,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.