Dewan Pers

Dark/Light Mode

Terbesar Di ASEAN, Pengamat: Kita Harus Jadi Produsen Kendaraan Listrik

Sabtu, 13 Agustus 2022 06:33 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat tes drive Wuling Air EV di PT SAIC General Motors Wuling (SGMW) Motor Indonesia Cikarang, Jawa Barat, Senin (8/8). (Foto: Humas Ekon)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat tes drive Wuling Air EV di PT SAIC General Motors Wuling (SGMW) Motor Indonesia Cikarang, Jawa Barat, Senin (8/8). (Foto: Humas Ekon)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bukan cuma pangsa pasar kendaraan listrik yang besar, juga tempat manufaktur kendaraan listrik. 

Staf Khusus Menteri ESDM, Agus Tjahjana, sepakat dengan pernyataan Airlangga. Apalagi, tren otomotif dunia mulai beralih ke kendaraan listrik, yang dipercaya akan membawa keuntungan bagi Indonesia. 

“Kalau dilihat dari pasar, di ASEAN kita paling besar. Bahkan dibandingkan Thailand, kita besar, masa kita hanya konsumen. Kita harus tempatkan diri menjadi produsen dong,” ujar Agus, Jumat (12/8). 

Apalagi, lanjut Agus, Indonesia merupakan penghasil nikel nomor 1 di dunia. Ini bisa menjadi modal Indonesia bersaing sebagai pemain utama di kendaraan listrik. 

Namun dalam masa transisi, Agus mengatakan, Indonesia masih perlu berbenah untuk siap memproduksi maupun menggunakan mobil listrik. 

“Begini, kalau mau ditanya sudah siap, masih belum, masih belum lengkap, perlu waktu. Ini perubahan teknologi, harus ada percepatan di berbagai area,” kata Agus. 

Berita Terkait : Pengamat Apresiasi Airlangga Berperan Penting Dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Misalnya, tentang infrastruktur, charging station, maupun harga dan desain mobil yang belum kompetitif. 

Sebelumnya, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menerima ratusan kendaraan listrik yang akan digunakan pada KTT G-20. Ini menunjukkan komitmen Presidensi Indonesia menjadi lead by example untuk isu transisi energi, lingkungan dan perubahan iklim. 

Dengan berbagai kebijakan yang telah diberikan tersebut, Airlangga berharap utilitas EV dapat meningkat di kalangan masyarakat, sehingga mampu memperkuat industri otomotif dalam negeri.

“Dengan fasilitas Pemerintah, EV dapat dijual di dalam negeri dengan harga yang kompetitif, dan tentu bisa mendorong produksi EV di Indonesia,” kata Airlangga. 

Peran Menko Perekonomian

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah kunci untuk perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. 

Berita Terkait : Rieke: Data Penerima Subsidi Harus Terintegrasi Kementerian Sosial

Airlangga diharapkan mampu menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai pihak dari kementerian ataupun BUMN untuk mempercepat akselerasi kendaraan listrik di Indonesia.

"Inilah peran Menko Perekonomian. Artinya, Menko bisa mengharmoniskan Kemenkeu, Kementerian ESDM dan PLN," jelas Fahmy.

Menurutnya, keberadaan ekosistem kendaraan listrik akan bermanfaat bagi PLN yang tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. 

Dia menilai, PLN tidak akan keberatan membangun stasiun pengisian baterai, asalkan ada kepastian investasi.

"Bagi PLN, kalau ada kepastian investor akan masuk, saya yakin PLN mau membangun. Bagi PLN, ini mengatasi masalah over supply dari setrum yang dihasilkan. Tapi kalau tidak ada kepastian, PLN akan berhitung kerugian," jelasnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah sudah ditunjukkan lewat pernyataan Presiden Jokowi yang melarang ekspor nikel dan mendorong hilirisasi. Nikel sangat penting bagi kendaraan listrik karena menjadi komponen utama dalam produksi baterai EV. 

Berita Terkait : Lestari: Turunkan Angka Stunting, Pelibatan Swasta Harus Transparan

Sayangnya, komitmen itu tidak didukung dengan kinerja pemerintah pada tingkat kementerian.

"Kalau melihat komitmen Jokowi dalam pengembangan mobil listrik Indonesia, itu kan sangat kuat sekali. Saya melihat pada tataran kementerian itu tampaknya tidak mendukung penuh komitmen Jokowi," ungkap Fahmy.

Fahmy mencontohkan, insentif untuk industri kendaraan listrik banyak yang tidak terwujud. Padahal, itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV Untuk Transportasi Jalan. 

Menurutnya, ketika berbagai insentif bisa diberikan, maka harga EV akan bisa lebih murah sampai ke tangan konsumen. Sehingga akan memicu terciptanya ekosistem kendaraan listrik.

Oleh sebab itu, Fahmy mendorong komitmen Presiden Jokowi terkait kendaraan listrik juga dilaksanakan di tingkat kementerian. Dalam hal ini, Kemenko Perekonomian mendapati peran besar.

"Ujung tombaknya dari Kemenko Perekonomian untuk mengharmoniskan berbagai departemen membuat komitmen, road map. Dengan kepastian itu, secara simultan saya kira PLN juga bisa membangun infrastruktur tadi," tandasnya.■