Rieke: Data Penerima Subsidi Harus Terintegrasi Kementerian Sosial

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Kementerian BUMN, Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) memperbaiki basis data penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

"Perbaiki lagi basis data Kementerian BUMN, PLN, dan Pertamina dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi," kata Rieke dalam Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VI DPR ke Provinsi Aceh, Senin (8/8).

Baca juga : Kurangi Beban APBN, Mekanisme Penyaluran Subsidi Harus Dibenahi

Dalam kunker tersebut, hadir perwakilan para mitra kerja Komisi VI DPR yaitu Kementerian BUMN, PT. PLN Persero, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Parta Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, PT. Pertamina Arun Gas, PT. Pertamina Hulu Energi, dan PT. Pertamina Hulu Rokan.

Rieke menilai, dari penjelasan Kementerian BUMN, khususnya PT Pertamina Patra Niaga, data penerima subsidi BBM dan listrik kurang akurat dan aktual. Menurut dia, Kementerian BUMN tidak bisa sendirian menentukan penerima subsidi BBM dan listrik. Sebab, ini terkait dengan Kementerian Sosial atau institusi negara yang punya memproduksi serta mengelola data penerima subsidi.

Baca juga : PH Ryan Ahmad Ronas: Hanya Berdasarkan Keterangan Satu Saksi

"Ini harus dibawa dalam Rapat Komisi VI DPR. Yang diributkan malah aplikasi, bukan siapa yang benar-benar berhak menerima subsidi. Aplikasi tanpa data penerima yang akurat dan aktual, akan mengakibatkan subsidi tidak tepat sasaran. Ujungnya penghamburan uang negara dan bahkan penyimpangan. Apapun aplikasinya terserah, namun data harus transparan," ujarnya.

Rieke menekankan, subsidi listrik dan BBM harus tepat sasaran. Persoalan hulu subsidi yaitu masalah data penerima harus segera diselesaikan.

Baca juga : Kemampuan Literasi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dia menilai, jika ingin subsidi tepat sasaran maka harus ada basis data yang akurat dan aktual. Serta terintegrasi dengan basis data penerima bantuan sosial dan jaminan sosial di Kementerian Sosial.

"Butuh konsolidasi data antara Kementerian BUMN, dengan Kementerian dan lembaga lain. Saya mengusulkan isu ini jadi bahan agenda rapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN Kita juga akan membahas soal pupuk, harus jelas juga data siapa yang berhak menerima subsidi pupuk," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.