Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada aspek penegakan hukum dan ekonomi, berada paling rendah. Kepuasan publik pada aspek ekonomi berada di angka 50,8 persen.
Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan pada periode Oktober 2022 yakni 62,1 persen. Angka tersebut turun 5 persen dibanding survei Juni 2022 atau turun 11,8 persen dibanding survei Januari 2022.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah patut melakukan upaya penstabilan harga kebutuhan pokok untuk menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan publik.
"Pemerintah menurut saya harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu untuk menjaga tingkat inflasi tetap terkendali," ujarnya, Senin (24/10).
Akademisi Universitas Trisakti itu juga menekankan pentingnya pemerintah fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan, di tengah ancaman krisis pangan global.
Baca juga : Pemkot Depok Kudu Dukung UMKM Kopi Anak Muda Sawangan
Pemerintah pusat dan daerah juga harus berkolaborasi untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan. Termasuk juga mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.
Pangan ini harus dibikin sedemikian rupa ketersediaannya karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah harus fokus pada kementerian yang langsung berurusan dengan pangan.
"Kita kan sebenarnya banyak lembaga yang mengurusi pangan, ada Bulog, Badan Pangan, Kementan dan kementerian lain. Itu harus kolaborasi, koordinasi. Jangan ego sektoral lagi," ungkapnya.
Trubus menekankan agar faktor distribusi diperhatikan. Pemerintah telah mempunyai dukungan infrastruktur yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.
"Kan kita sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya. Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, pemerintah diam saja. Ini kan kepercayaan publiknya jadi bingung," jelasnya.
Baca juga : Pemerintah Diminta Evaluasi Reformasi Subsidi Energi, Hapus Subsidi Harga
Pemerintah juga harus fokus pada konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat dan keteraksesan komoditas pangan.
“Pemerintah harus mendorong pemerataan masyarakat bawah pada konsumsi rumah tangga. Jadi tersedia barangnya dan terjangkau harganya," jelasnya.
Trubus khawatir, dengan kemiskinan ekstrem menunjukkan tren gejala meningkat.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem bisa memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintah.
“Kemiskinan ekstrem ini akan menjadi momok bagi terjadinya publik distrust. Jadi saya khawatir itu," pungkasnya.
Baca juga : Thomas Doll Fokus Jaga Kebugaran Skuad Persija
Dampak Harga BBM
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang mengalami penurunan dianggap wajar akibat dampak kenaikan harga BBM.
“Jadi kalau kepuasan masyarakat, responden terhadap pemerintahan Jokowi mengalami penurunan, faktanya memang begitu. Misalnya, kenaikan BBM itu bisa menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'aruf,” kata Ujang, Senin (24/10).
Dalam menyikapi naiknya harga BBM, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Pemberian bantuan ini dianggap memberi pengaruh di masyarakat.
Ketika menaikkan BBM, dibarengi kompensasi pemberian bantuan bagi masyarakat, agar tidak marah, tenang, dan tetap percaya pada pemerintah.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
