RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pangan Nasional (Bapan) menyebut stok beras yang dimiliki Pemerintah saat ini semakin sedikit. Opsi impor beras menjadi pilihan terakhir, demi mengamankan ketersediaan beras di dalam negeri.

Direktur Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yu­dhistira mendorong Bapan dan Bulog bertindak cepat mengatasi persoalan tersebut. Sebisa mung­kin tidak impor.

“Maksimalkan serapan beras petani dalam negeri dengan me­naikkan harga pembelian beras petani. Dengan begitu, petani untung, CBP (Cadangan Beras Pemerintah) juga aman,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bhima mengakui, menipisnya cadangan beras Pemerintah men­jadi hal yang sangat serius bagi perekonomian nasional. Jika CBP tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional hingga akhir tahun, dikhawatirkan memicu inflasi.

Berita Terkait : Ketemu Menteri Kanada, Bahlil Ajak Bikin Organisasi Negara Pengekspor Nikel

Menurut Bhima, selama ini yang menjaga inflasi di Indone­sia lebih rendah dari negara lain, salah satunya karena harga beras di dalam negeri relatif stabil dan pasokan cukup.

“Kalau CBP sudah menipis, harga beras naik, ya inflasi melambung. Karena kontribusi beras bagi harga bahan makanan cukup tinggi,” kata Bhima.

Selain itu, kontribusi be­ras terhadap garis kemiski­nan juga dominan. Jika CBP tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, selain inflasi tinggi, jumlah orang miskin juga bakal meningkat.

Sebelumnya, Kepala Bapan Arief Prasetyo Adi mengatakan, berdasarkan data Bapan, keterse­diaan beras Pemerintah di Bu­log hingga 13 November 2022 tercatat 651.000 ton. Angka ini berbanding jauh dengan kebutu­han beras rumah tangga, yakni 2,5 juta ton per bulan.

Berita Terkait : Silakan Mengadu Ke Dewan Pembina BRIN...

“Minimnya stok beras Pe­merintah memerlukan perhatian khusus. Diperlukan tambahan 1,2 juta ton sampai akhir tahun ini,” kata Arief saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR di Gedung Par­lemen, Jakarta, Rabu (16/11).

Menurutnya, kecukupan stok beras di dalam negeri berperan penting dalam menjaga inflasi pangan. Karenanya, dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar kecukupan stok beras selalu terjaga dalam batas aman.

“Pada September 2022, kon­tribusi beras terhadap inflasi na­sional 4 persen, dan Oktober 2022 sebesar 3 persen. Ini harus segera diantisipasi agar tidak semakin tinggi inflasinya,” terang Arief.

Dia juga mengungkapkan harga beras di tingkat konsumen, khusus­nya beras medium terus mengalami kenaikan sejak Juli 2022.

Berita Terkait : APP Sinar Mas Beberin Jurus Cegah Kebakaran Lahan Di COP27

Secara umum harga pangan terkendali. Namun, saat ini yang perlu diwaspadai adalah harga gabah di tingkat pro­dusen. Untuk beras medium sudah naik 4-5 persen di tingkat konsumen.

Salah satu penyebab naiknya harga beras karena dipicu naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal September 2022.

Selain itu, lanjut Arief, yang menjadi faktor lain pemicu kenaikan harga beras, yakni naiknya biaya produksi seperti harga komponen pupuk.

Senada, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, saat ini stok CBP kian menipis. Pihaknya juga mengalami ken­dala menyerap beras di tingkat produsen, karena ketersediaan terbatas dan harga jual tinggi. Saat ini, stok CBP di gudang Bulog mencapai 651 ribu ton dari yang ditargetkan 1,2 juta ton.
 Selanjutnya