Erick Pastikan, Pola Transisi EBT RI Tak Beratkan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Melihat kondisi yang ada di Indonesia.

Transisi energi ini tidak akan menggunakan pola pikir negara lain, karena Indonesia memiliki kondisi lapangan yang sangat berbeda.

“Indonesia itu negara kepulauan. Tidak semua pulau memiliki (sumber) EBT. Ini yang perlu dicari solusinya. Kita harus menyambungkan kabel antar pulau dengan transmisi. Jadi, kita dukung EBT dengan transisi,” kata Erick di Jakarta, Senin (5/12).

Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR pada akhir November lalu, Erick memaparkan, transisi menuju EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia. Mengingat 75 persen wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan kepulauan.

“Kita harus memetakan soal EBT ini. Karena kita beda dengan Amerika, Eropa, dan China yang berbentuk satu pulau. Kita kepulauan, 75 persen laut. Sehingga, kunci logistik adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.

Berbagai upaya terus menjadi pertimbangan pemerintah, dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang mengemuka adalah program Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Baca juga : Erick Pastikan, Harga Bahan Pokok Tetap Terjangkau Rakyat

Transisi menuju EBT di Indonesia, tidak dapat disamakan dengan negara lain. Sebab, menurut Erick, kita perlu melihat harga jualnya  hingga ke tangan masyarakat.

"Jika terlalu mahal, kasihan rakyat," ucap Erick.

Di luar negeri itu, lanjutnya, bayar listrik dan BBM lebih mahal, tak masalah. Asalkan green atau berbasis EBT, masyarakatnya tetap beli.

"Tapi di Indonesia, kita belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan," papar Erick.

Hal serupa juga akan terjadi pada industri dalam negeri.

Erick bilang, pelaku usaha akan menjadi tidak kompetitif, jika dibebani harga listrik yang mahal.

Baca juga : Erick Dorong Peningkatan Kolaborasi Berkelanjutan PNM dengan BUMN Lain

Banyak negara ingin, dunia usaha Indonesia tidak kompetitif.

"Itulah makanya pemerintah mengambil posisi tahun 2060 (untuk target Net Zero Carbon), bukan 2050. Kementerian BUMN juga mengambil posisi. Kita lakukan kesepakatan  tetapi tidak menyebabkan (pelaku usaha) mati besok. Kalau besok mematikan, industri kita collapse," urai Erick.

Cetak biru penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 15 Giga Watt (GW), terus dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan EBT, seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW.

Itu belum termasuk potensi pengembangan EBT dari tenaga angin, air, hingga matahari.

Power Wheeling

Baca juga : Menteri Hadi: Kebijakan Jokowi Redistribusi Tanah Menguntungkan Rakyat

Erick menuturkan, pasokan listrik dari EBT dapat saja memasok jaringan transmisi yang ada saat ini. Terutama, setelah kelebihan pasokan energi listrik mulai mereda.

Dengan begitu, program power wheeling atau penggunaan jaringan tenaga listrik bersama antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) penghasil listrik EBT, tetap menjadi opsi dalam proses transisi EBT ini.

“Power wheeling adalah transisi. Bukan berarti kita berhenti. Ini membantu saudara – saudara kita yang belum punya listrik, agar bisa cepat mendapatkannya. Dapatkan akses listrik terlebih dahulu, baru EBT. Karena EBT itu lebih mahal. Jadi, pelan - pelan kita sinkronisasikan," terang Erick.

"EBT adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi yang penting, adalah proses transisinya,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.