Demi Pemulihan Ekonomi Nasional, Dunia Usaha Ingin Stabilitas Politik Terjaga

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dua kunci penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun politik 2023. Dua kunci tersebut, yakni stabilitas politik dan kepastian hukum.

Menurut Airlangga, penting untuk melakukan kompetisi sehat sesuai regulasi dan menjaga stabilitas politik. Mengingat, iklim positif perekonomian suatu negara sangat ditentukan stabil tidaknya kondisi politik di negara tersebut.

"Ya sejauh kita melakukannya bersama-sama. Secara politik, di tengah tahun politik ini konsolidasi juga berlangsung. Artinya kita berkompetisi sesuai dengan regulasi dan stabilitas politik kita bisa jaga, karena kuncinya adalah stabilitas politik," tegas Ketua Umum Partai Golkar itu. 

Pernyataan Airlangga diamini Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani. Dia mengatakan, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di 2023, ketika stabilitas politik tetap terjaga meski memasuki tahun politik.

“Ketika pemerintah bisa terus mendorong stabilitas politik dan sosial, ini menjadi hal positif, karena perputaran ekonomi jadi tambah besar, dan belanja belanja pemerintah maupun swasta akan menjadi tinggi di tahun 2023. Dengan catatan, pemerintah bisa menjaga stabilitas sosial maupun politik.” kata Ajib, Senin (23/1). 

Baca juga : Belanja APBN Produktif Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam bidang ekonomi, dunia usaha akan mendapatkan keuntungan dari kestabilan sosial politik di tahun politik ini. Maka, dia mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah menjaga kestabilan politik dan kepastian hukum dalam bidang investasi. 

“Karena dari sisi dunia usaha itu sangat memperhatikan bagaimana kepastian hukum dan stabilitas sosial maupun politik. Itu prasyarat mutlak, bagaimana investasi bisa berkembang dan menjadi prasyarat ekonomi bisa tumbuh dengan konsisten,” ujar Ajib. 

Investor tentu akan berhati-hati dalam menanamkan uang mereka. Maka Indonesia, setelah sukses dalam tugas Presidensi G20 tahun 2022, Ajib mengatakan, adalah modal Pemerintah Indonesia menarik investor dan mencapai target Rp 1.400 triliun investasi. 

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan, stabilitas politik pasti akan terganggu ketika momen pemilu. Ketidakstabilan politik itu harus mampu diredam agar tidak mengubah dan mengganggu tatanan sosial dan ekonomi.

"Tentang stabilitas politik, bagaimanapun ketika tahun pemilu, stabilitas politik itu akan terganggu. Cuma jangan sampai instabilitas politik itu mempengaruhi public order, tatanan masyarakat," katanya.

Baca juga : Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Makin Dongkrak Elektabilitas Erick Thohir

Dinamika politik di tingkat elite agar tidak menyebar ke akar rumput. "Jangan sampai dinamika politik yang ada di tingkat elite meluas ke grass root," tegasnya.

Kepastian Hukum

Terkait dengan faktor kepastian hukum, Yose menegaskan hal itu mutlak tetap harus ada, meskipun memasuki tahun pemilu atau tidak.

“Ada atau tidak ada pemilu, kepastian hukum itu pasti diperlukan. Kita harusnya sadar kepastian hukum ini hal yang given, sudah pastilah dalam menunjang perekonomian kita," jelasnya.

Kendati demikian, kepastian hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal. 

Baca juga : Pemilu Proporsional Terbuka Lebih Kedepankan Politik Masa Depan

Yose justru menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja mensinyalkan adanya ketidakpastian hukum. Karena putusan yang sudah ditetapkan oleh MK, kemudian dilanggar oleh pemerintah walaupun dengan dalih dasar legal. 

“Memang perlu kepastian hukum, tapi sebenarnya dengan mengeluarkan perppu, pemerintah itu juga mensinyalkan ketidakpastian hukum," tambahnya.

Yose menilai, Perppu Ciptaker menjadi semacam jalan pintas yang digunakan untuk menyiasati aturan hukum. 

“Ini shortcut, memang ada dasar hukumnya, tetapi kalau shortcut seperti, saya pikir pemerintah kok bisa dengan seenaknya mengubah-ubah kepastian hukum," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.