Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di masyarakat akan turun hingga menjadi nol persen tahun depan. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) melihat target itu sulit terealisasi.
“Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit mencapai angka kemiskinan ekstrem nol persen,” kata Kepala BPS Margo Yuwono saat Launching Reformasi Birokrasi BPS 2023, di Jakarta, kemarin.
Margo menuturkan, ada sejumlah faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan ekstrem. Efek pandemi Covid-19 dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi September lalu.
Baca juga : CEO PSIS: Kekerasan Dalam Sepak Bola Harus Diakhiri
Kenaikan harga BBM memicu terkereknya inflasi, sehingga harga-harga makin mahal dan memukul masyarakat paling bawah.
Margo mengungkapkan, tren kemiskinan ekstrem sebetulnya menurun sejak satu dekade terakhir sebelum pandemi. Namun, penurunannya lambat.
Data BPS menunjukkan, angka kemiskinan pada tahun lalu sebesar 2,04 persen, hanya turun 0,1 poin persen dari tahun sebelumnya. Lebih rendah dari penurunan 0,14 pada 2021.
Baca juga : GINSI Minta Sistem Nasional Neraca Komoditas Diperbaiki
“Kita perlu berupaya melakukan percepatan dan tata kelola baru agar bisa capai target 2024. Baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) terkait target Presiden Jokowi menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
“Kalau kita kaitkan dengan digitalisasi dan UKM yang jadi tulang punggung, harus bisa lebih banyak lagi jumlah wirausaha di Indonesia. Jadi, kalau mereka bekerja, otomatis bisa terangkat dari kemiskinan,” ujarnya.
Baca juga : Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Ajak Kades Miliki Pusat Data
Selain itu, kata Bhima, perlu adanya integrasi dan percepatan pada program pengentasan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu yang tersisa hingga 2024 tinggal sedikit lagi. Target ini juga sejalan dengan ancaman pelemahan ekonomi. “Jadi, mungkin butuh waktu,” imbuhnya.
Namun, Bhima menilai, bukan berarti mengurangi kemiskinan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Misalnya, bisa dilakukan mulai dari belanja birokrasi di Pemda. Misalnya, belanja barang dan pegawai, sudah mulai harus berkurang dan lebih banyak untuk stimulus kepada usaha yang sifatnya produktif.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
