Luncurkan Helpdesk Perizinan Di HUT Ke-51, Presiden Kasih Jempol Buat REI

 Sebelumnya 
Totok mengakui, masalah perizinan masih mendominasi persoalan yang dikeluhkan para anggota REI se-Indonesia.

Terlebih pasca pemberlakuan UUCK yang memerintahkan sistem aplikasi tunggal secara online atau OSS, hampir semua perizinan mengalami stagnan karena berbagai faktor.

Terutama, ketidaksiapan pemerintah daerah dan regulasi pendukung. Akibatnya, iklim investasi usaha di Tanah Air menjadi terganggu.

"Padahal, perizinan menyangkut hajat hidup dunia usaha termasuk di bisnis properti," ungkap Totok.

Baca juga : Gandeng Moeldoko, Kans Airlangga Presiden 2024 Semakin Besar

Dia memberi contoh mengenai penerbitan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem OSS. Dari target 2.000 RDTR, realisasinya baru sekitar 10 persen.

Hal itu membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena RDTR berkaitan dengan kepastian perizinan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebagai acuan pemanfaatan ruang.

Di daerah yang sudah memiliki RDTR dan sudah terintegrasi dengan OSS, maka penerbitan KKPR yang dikenal dengan Konfirmasi KKPR, akan diterbitkan dalam waktu satu hari kerja karena penilaian dilakukan oleh sistem.

Sementara untuk daerah yang belum memiliki RDTR, penerbitan Konfirmasi KKPR butuh waktu sekitar 20 hari. REI berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat membantu mendorong dan mempercepat selesainya RDTR di setiap daerah.

Baca juga : Pele Meninggal, Presiden AS Joe Biden Turut Berduka

Sehingga, tidak hanya mempersingkat waktu perizinan tetapi meminimalisir tindakan perubahan peruntukkan tata ruang secara sembarangan.

"Kami melihat Presiden Jokowi memiliki niat dan tujuan baik dengan UUCK ini untuk memudahkan investasi. Tetapi kok nggak bisa jalan? Di sinilah butuh dukungan nyata dari kita semua termasuk dunia usaha," tegas Totok.

Wakil Ketua Umum DPP REI Koordinator bidang Perizinan dan Regulasi MT Junaedy mengakui, tanggung jawab tim helpdesk perizinan ini nanti tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Hal itu disebabkan terbitnya berbagai peraturan baru yang justru mempersyaratkan banyak aspek dalam perizinan berusaha.

Baca juga : Seoul Kebobolan Drone Korut, Presiden Korsel Ngamuk

"Memang tidak mudah diwujudkan, tetapi di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tujuan kami baik, dan dengan dukungan semua pihak terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, REI yakin berbagai hambatan perizinan dapat diselesaikan," kata Junaedy.

Selain memberikan bantuan teknis aplikasi perizinan berusaha yang berbasis OSS-RBA kepada seluruh anggota, Helpdesk Perizinan REI ini juga siap memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan pengembang.

Untuk jangka pendek, helpdesk perizinan ini akan fokus pada penguatan kerjasama dan koordinasi dengan 12 kementerian/lembaga negara agar tidak terjadi hambatan terlebih kesimpangsiuran perizinan di lapangan.

Namun ke depannya, kata Totok, helpdesk perizinan juga akan mendukung masuknya investasi properti, termasuk dari investor asing yang ingin menanamkan modal di Tanah Air. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.