Kasus Pamer Harta Jangan Bikin Setoran Pajak Anjlok

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus kepemilikan harta fantastis pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dan kasus kekerasan yang melibatkan anak Rafael, semoga tidak dijadikan alasan masyarakat tak membayar pajak. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah melakukan langkah tegas terkait kasus tersebut.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menanggapi hal itu. Dia bilang, pihak terkait sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan kasus kekerasan su­dah diperiksa secara hukum.

“Saya kira tak tepat lah hal seperti itu (seruan tidak bayar pajak) jadi isu, karena menimbulkan ketidakpercayaan. Jangan sampai orang jadi tidak mau bayar pajak,” kata Ma’ruf dalam video YouTube yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (1/3).

Ma’ruf sepakat Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai tuntutan masyarakat.

Baca juga : BUMN Pede Stok & Harga Pangan Aman Terkendali

Saat ini, Kemenkeu telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan bahkan mela­lui digitalisasi, kemudian sistem pajak online dan penertiban aparatur perpajakan.

“Meski di dalamnya masih terdapat kasus, tapi tidak boleh menjadi alasan masyarakat tidak membayar pajak,” tegas Ma’ruf.

Sri Mulyani mengungkapkan dampak apabila penerimaan pajak negara tidak maksimal, akibat masyarakat ogah membayar pajak.

“Hal itu akan memberikan efek terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Pemasukan negara bakal mengalami penurunan drastis kalau masyarakat malas bayar pajak,” kata Ani-panggilan akrab Sri Mulyani.

Baca juga : Telkom Optimalkan Pemberdayaan Mantan Napiter Di Jawa Timur

Menurutnya, kondisi itu sangat berbahaya, karena 2023 meru­pakan tahun yang cukup sulit. Bahkan, kondisi global yang masih diliputi krisis menyebab­kan beberapa negara di dunia masuk ke jurang resesi.

Pada kondisi tersebut, Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan men­jadi peredam kejut dari gejolak global yang masih terjadi.

“Kalau kita tidak memiliki APBN kuat, ekonomi kita jatuh dari sisi belanja. Ekonomi kita bakal nyungsep dalem banget,” tegas Ani.

Pengamat pajak dari Cen­ter for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, kasus Rafael dan anaknya menjadi peristiwa besar kedua yang paling menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu, khususnya Direk­torat Jenderal Pajak.

Baca juga : Lukisan AI Denny JA Curi Perhatian Di Pameran Seni IMLF

Sebelumnya, kepercayaan publik pada instansi tersebut menurun ketika kasus pegawai pajak Gayus Tambunan tahun 2010. Saat itu muncul seruan boikot pajak, menyusul kepemi­likan harta Gayus yang menca­pai Rp 74 miliar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.