Terbang Ke Kazakhstan, Komite I DPD Studi Banding Pindah Ibu Kota Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Delegasi Komite I DPD melakukan kunker ke Astana, Kazakhstan. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

Memulai rangkaian kunkernya, rombongan diterima Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan. Pada pertemuan ini, delegasi DPD dipimpin Wakil Ketua Komite I, Darmansyah Husein. Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman ikut mendampingi.

Sementara, Tim Kementerian Ekonomi Kazakhstan dipimpin oleh Kepala Departemen Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Abish Yerzhan Zharylgasynuly. Dia diampingi para ahli dari Departemen Analisis Wilayah/Region dan Pengembangan Pemerintah Lokal.

Baca juga : Jam Tangan Police Banjir Hadiah Di Sosial Media

Dalam pembukaannya, Husein berharap, Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan dapat menjadi mitra kerja DPD dalam isu pembangunan daerah, khususnya terkait tujuan kunjungan kerja delegasi. Yakni guna studi referensi sehubungan dengan rencana perubahan status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Dia juga menegaskan pentingnya perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara untuk pemerataan pembangunan di Jawa dengan luar Pulau Jawa. “Indonesia ingin memeratakan pembangunan agar tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris,” tegas Husein.

Tim Kementerian Ekonomi Kazahstan menjelaskan pengalaman perpindahan ibu koya Kazakhstan yang dulu berada di Almaty hingga diputuskan beralih ke Astana pada 1997. Alasan perpindahan mencakup politis, ekonomis dan geografis, karena Almaty adalah ibu kota warisan Uni Soviet yang terletak di pegunungan, sehingga sulit untuk diperluas karena keterbatasan tanah pengembangan.

Baca juga : Berantas Mafia Tanah, Menteri Hadi Deklarasikan Madiun Jadi Kota Lengkap

Selain itu, letak ibu kota baru Astana di sentral Kazakhstan mendorong terjadinya migrasi dari selatan ke tengah yang membuat pembangunan lebih merata dan menjadi pusat/hub logistik di Kazakhstan. Demi menyemangati pegawai pemerintah untuk pindah ke Astana, Pemerintah Kazakhstan menganugerahkan dua rumah untuk setiap pegawai. 

Dengan catatan satu rumah berfungsi sebatas rumah dinas, dan satu rumah lagi merupakan rumah dinas yang setelah beberapa waktu dapat beralih status menjadi rumah pribadi.

Meski tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota, kota Almaty tetap menyandang status sebagai daerah khusus (special region) yang diatur dalam Undang-Undang dan kepala daerahnya setingkat dengan Menteri. Almaty juga menjadi kota bisnis dan finansial Kazakhstan yang didukung dengan tetap adanya berbagai bank dan perusahan besar berpusat di Almaty, termasuk institusi keuangan nasional penting seperti  Agency of Kazakhstan on Regulation and Supervision of Financial Market and the Financial Organizations.

Baca juga : Peduli Kesehatan Kerja di Bulan K3, Angkasa Pura I Gelar Donor Darah

Dalam lingkup kerja sama bilateral Indonesia-Kazakhstan, Dubes Fadjroel dan Kepala Departemen Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Ekonomi Kazakhstan telah menekankan pentingnya memulai persiapan Sidang Komisi Bersama Kerja Sama Ekonomi kedua negara pada Semester II-2023. Dubes Fadjroel juga mengharapkan draft perjanjian kerja sama sister city antara Astana dan Nusantara, serta Almaty dan Bali dapat segera difinalisasi di tahun ini.

Pada momen tersebut, Dubes Fadjroel menjelaskan, proses panjang Indonesia belajar pemindahan ibu kota pada Kazakhstan. "Delegasi DPD, DPR, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belajar tentang regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dari Almaty ke Astana. Insyaallah 17 Agustus 2024, Ibu Kota Nusantara sudah menjadi kebanggaan kita semua,” tegas Dubes Fadjroel. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.