Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Yang Ketangkap Satu, Kemungkinan Yang Lain Modusnya Sama

Minggu, 11 Desember 2022 09:05 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Foto: Istimewa).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil korupsi Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin, yang diduga digunakan untuk membayar jasa lembaga survei elektabilitas, tidak membuat netizen kaget. Diduga, hal yang sama dilakukan kepala daerah lain.

Akun @politikhariini mengungkap pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut Abdul Latif diduga mematok tarif Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta dalam lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

“Bupati Bangkalan sewa lembaga survei pakai duit korupsi,” ujar @politikhariini.

Baca juga : Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Abdul Latif Punya Harta Rp 9,9 M

Akun @G336387 tidak percaya ada Kepala daerah yang mau bayar lembaga survei politik menggunakan uang untuk keluarga dan anak istri. Kata dia, mayoritas atau sangat mungkin atau probabilitas maksimum dari hasil KKN, uang gelap, duit setan.

“Testimoni nie, duit hasil korupsi buat bayar lembaga survei. Apa yang lainnya nggak begitu juga,” ungkap @BosPurwa.

“Yang lainnya dan yang masih di atas juga begitu, makanya jangan mudah percaya dengan survei-survei yang ada sekarang. Harga diri tukang survei sudah tergadaikan,” ujar @KickSycophant.

Baca juga : Petang Ini, Maung Bandung Lawan Tim Paling Buncit

Akun @jamalnst76 mendesak KPK membuka lembaga survei yang menerima uang hasil korupsi Bupati Bangkalan. Termasuk, berapa duit masing-masing dapatnya para lembaga survei politik tersebut.

“Nah lo, siapa yang suka main survei-survei. Ini ada indikasi melakukan hal yang sama,” ujar @MrEqualizer2024.

“Serupa dengan para capres saat ini,” tambah @nicolesyahp. “Tukang survei kelas bupati bayarannya segitu ya? Kalau kelas capres seberapa ya,” tambah @suijtihad.

Baca juga : Terganggu, Matikan Ventilator Pasien Lainnya

Akun @MrEqualizer2024 mengatakan, lembaga survei yang bekerja sama dengan Bupati Bangkalan harus mengembalikan uang hasil korupsi. Soalnya, di dunia selebritas, kalau dapat bayaran dari hasil korupsi, uangnya harus dikembalikan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.