Gandeng BPDPKS, DMSI Gelar Diskusi Minyak Sawit Berkelanjutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Kelapa Sawit Indonesia (DMSI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama KBRI Jerman menyelenggarakan forum kelapa sawit Indonesia di Hotel Sheraton Pelican, Hanover, Jerman.

Acara yang berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang menjadi isu kelapa sawit bagi Uni Eropa.

"Forum ini juga merumuskan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk membuka peluang potensi kelapa sawit bagi dunia," kata Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, dalam keterangannya, Jumat (21/4).

Di kesempatan sama, Ketua Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (APOLIN) Rapolo Hutabarat mengungkapkan, Uni Eropa merupakan pasar ketiga ekspor produk oleokimia berbasis minyak sawit dari Indonesia.

Baca juga : Apical Gandeng Cepsa Penetrasi Pasar Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan

Komunikasi multipihak antara Indonesia dan Uni Eropa serta industri oleokimia di Uni Eropa perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

"Untuk mewujudkan mengeluarkan berbagai langkah strategis untuk kepentingan ekonomi dan industri oleokimia kedua belah pihak," ujarnya.

Sementara, setelah Uni Eropa membuat Undang-Undang European Union Deforestation Regulation (EUDR) alias Undang-Undang Anti-deforestasi, diakui Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan, semakin menghambat perdagangan sawit Indonesia dengan Uni Eropa. Terutama produk-produk yang tunduk pada EUDR.

"Kami melihat ini sebagai bentuk pembatasan perdagangan dan karenanya akan berimplikasi pada hubungan bilateral kita," aku Fadhil.

Baca juga : Ini 5 Alasan Kenapa Kamu Harus Mudik Naik Kereta Api

Senada, peneliti dari Pusat Rekayasa Katalis ITB, I Gusti B.N Makertihartha mengaku forum ini akan menjadi cikal bakal perumusan penyelesaian bersama.

Dia bilang, Pemerintah Indonesia harus lebih agresif menjelaskan serta meluruskan polemik yang muncul. Sehingga situasi yang sebenarnya dapat dipahami oleh semua pihak.

"Para pemangku kepentingan di Jerman sangat memahami bahwa banyak pihak yang buta sama sekali terhadap fakta tentang sawit Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus terus menyampaikan fakta tersebut," imbuh Gusti.

Di akhir acara, Kompartemen Hubungan Luar Negeri GAPKI Lolita Bangun menerangkan hasil dari forum ini akan disampaikan kepada Pemerintah untuk didiskusikan lebih lanjut bersama.

Baca juga : Usai Insiden Bom, PM Jepang Minta Maaf Telah Bikin Khawatir

Tujuannya agar terjadi kolaboratif yang konkrit antara pemangku kepentingan kelapa sawit Indonesia dan Pemerintah, serta dengan pasar Jerman dan di seluruh kawasan Eropa.

"Audiensi antara (BPDPKS) dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan sawit di Jerman jauh lebih baik. Pembicaraan dan diskusi terbuka tentang masalah yang telah terjadi dan yang akan dimulai. Kedua belah pihak berjanji akan menindaklanjuti pertemuan yang digelar 19 dan 20 April 2023," tutup dia.

Diketahui, hadir dalam acara ini sejumlah asosiasi kelapa sawit. Antara lain GAPKI, APOLIN, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), dan Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI. Di samping itu, juga mengundang peneliti dari lembaga pendidikan dan penelitian Pusat Rekayasa Katalis ITB. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.