Genjot UMKM Naik Kelas, Kemenkop UKM Optimalkan Peran PLUT

 Sebelumnya 
 Ia berharap, pola pikir pelaku UMKM bisa diubah untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya skala usaha UMKM akan meningkat dengan cepat manakala terhubung dengan rantai pasok industri.

Dijelaskan bahwa saat ini UMKM yang terhubung dengan rantai pasok industri besar baru sekitar 7 persen. Padahal di negara tetangga seperti Vietnam, justru jumlah UMKM yang terhubung ke industri besar sudah mencapai 24 persen.

Untuk itu, Teten meminta, agar peran tenaga pendamping dan pengelola PLUT-KUMKM dapat terlibat lebih aktif dalam mengubah cara pandang berusaha dari para pelaku UMKM agar tidak lagi berproduksi sendiri-sendiri dengan skala kecil.

Baca juga : Bamsoet Ajak Mahasiswa UNPERBA Optimalkan Bonus Demografi

"Penting bagi kita untuk mendampingi mereka selain untuk mulai berproduksi berbasis teknologi juga perlu mengarahkan mindset agar usaha mereka berbasis industri," ucap Menkop.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menambahkan, Rakor PLUT-KUMKM ini diikuti oleh 174 orang yang merupakan pengelola dan konsultan pendamping dari 87 PLUT-KUMKM yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam Rakor PLUT-KUMKM ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara KemenKopUKM yang diwakili Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Promedia dan PT Erajaya Swasembada Tbk.

Baca juga : Genjot Investasi, Kementerian ATR Mudahkan Pemilikan Properti Bagi WNA

Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi layanan pada PLUT-KUMKM. Yulius berharap ke depan, PLUT-KUMKM dapat secara mandiri melakukan berbagai kegiatan pendampingan kepada UMKM tanpa menggantungkan pembiayaan dari pemerintah.

Yulius meminta agar para pendamping dan pengelola PLUT-KUMKM mampu berinovasi dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan berbagai program pendampingan UMKM.

"Tanpa dukungan pembiayaan dari Pemda setempat tidak mungkin jalan, untuk itu ke depan PLUT kita dorong legalitas UPTD dan bahkan BLUD agar tidak ada ketergantungan dengan APBN/APBD," ujar Yulius. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.