Belanja Pemda Dan Instansi Kudu Diawasi Ekstra Ketat

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kesal masih ada Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak optimal dan tak produktif membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengatasi itu, dibutuhkan pengawasan ketat.

Menteri Keuangan Sri Mu­lyani Indrawati mengatakan, pengawasan ekstra ketat akan menjadi prioritasnya ke depan.

Menurut wanita yang akrab disapa Ani itu, Jokowi meminta supaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting harus segera dilakukan, dengan memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan di APBN secara optimal dan produktif.

Baca juga : Waka BPIP: Agama Dan Pancasila Satu Kesatuan

“Beliau concern bahwa APBN dan APBD jangan sampai habis dipakai belanja-belanja, bukan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk itu, kami sedang perbaiki intervensi kebijakannya, rule-nya, maupun implementasinya,” jelas Ani.

Direktur Center of Econom­ics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika terlalu banyak anggaran birokrasi yang tidak relevan dengan program, efeknya akan terjadi pemborosan anggaran. Sementara uangnya dari pajak dan penambahan utang baru.

“Artinya, utang naik signifi­kan tapi belanja Pemda dan Kementerian/Lembaga tidak berkualitas. Ini akan jadi beban besar bagi APBN. Bunga utang terus dibayar tapi produktivitas ekonomi nggak dirasakan,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Jateng Tingkatkan Kerja Sama Dengan Tiongkok, Ganjar Siapkan 10 Ribu Tenaga Kerja

Menurutnya, kalau model belanja tidak produktif ini terus dipertahankan, akan menjadi pemborosan dan memunculkan ekonomi biaya tinggi.

Karena pajak yang dibayar oleh pengusaha, karyawan hing­ga masyarakat akan terpakai un­tuk belanja yang tidak produktif. Akibatnya, bisa menurunkan kualitas ekonomi nasional.

Efek lainnya, akan memuncul­kan korupsi, mark-up anggaran sampai proyek dan anggaran fiktif. Karena banyak anggaran dipakai untuk program yang tidak jelas.

Baca juga : Banyak Yang Kuasai Aset Daerah, KPK Minta Pemda Tertibkan Mantan Pejabat

“Ini juga menyebabkan ang­garan untuk stimulus pelaku usaha hingga bantuan sosial (bansos) makin berkurang. Pa­dahal, program tersebut bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Bhima.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.