Indonesia Dapat Wujudkan Perdagangan Bebas Yang Berkeadilan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai Presiden G20 dan Ketua Asean 2023, Indonesia harus mengambil peran. Khususnya dalam perdagangan Internasional. Posisi tersebut bisa menjadi bargaining position Indonesia dengan negara lain.

Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi.

Di tengah pasar bebas ini, kata Ariawan, Pemerintah Indonesia harus memfilter perjanjian perdagangan internasional. Tujuannya agar produk-produk Indonesia mampu bersaing dan tidak dirugikan dengan produk-produk luar yang terus membanjiri Indonesia.

Baca juga : Pemerintah Pusat, Daerah, Pemangku Kepentingan Berperan Strategis Wujudkan PPDB Yang Berkeadilan

Menurutnya, saat ini banyak sekali perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia. Seperti perjanjian Trans Pacific Partnership, Indonesia dengan Jepang, AFTA, Asean - China Free trade, atau perjanjian bilateral, regional.

Ariawan menyebut, perjanjian dagang internasional seharusnya ada titik ekuilibrium antara negara maju dan negara berkembang. Sehingga lebih berimbang dan tidak merugikan negara berkembang.

“Kita harus memiliki safeguard, bagaimana untuk kedepan Indonesia memiliki playing field yang bagus, dan Indonesia bisa bersaing,“ kata Ariawan yang merupakan penerima rekor MURI sebagai Guru Besar termuda bidang hukum bisnis saat diskusi media, Kamis (13/7).

Baca juga : Memperkenalkan Kebebasan Yang Terukur

Ariawan mencontohkan, perjanjian antara Laos sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat atau China. Dia menilai, posisi perjanjian perdagangan seperti ini tidak equal.

“Banyak konsekuensi Indonesia dalam kontek perdagangan internasional juga dirugikan, “ ujarnya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia harus terus mendorong UMKM agar produk-produk barang dan jasa Indonesia mampu bersaing dengan produk luar.

Baca juga : Pupuk Indonesia Ajak Mahasiswa Edukasikan Pertanian Pada Petani Dieng Kulon

“Misalnya ada produk luar yang masuk ke Indonesia lebih murah, maka harus diberlakukan hukum anti dumping atau entri dumping law. dengan memberikan subsidi sehingga produk kita berimbang,” ucapnya.

Ariawan mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Jokowi, yang mendorong produk barang dan jasa UMKM.

“Saya lebih bring on agar posisi perdagangan Indonesia ke depan bisa lebih baik karena banyak produk yang saat ini impor, kita peniti aja impor,” kata Ariawan yang melakukan penelitian disertasinya dengan tema “Pembaharuan Hukum Perdagangan Internasional, Mewujudkan Perdagangan Bebas yang Berkeadilan.”

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.