Darurat, Negara Harus Cari Beras

RM.id  Rakyat Merdeka - Kenaikan harga beras di pasaran kian meresahkan rakyat. Ketersediaan bahan pokok utama ini dinilai sudah mengkhawatirkan dan ada potensi menuju kondisi darurat beras nasional. Agar hal tersebut tidak terjadi, negara harus segera cari beras agar harganya tak terus melonjak.

Kenaikan harga beras mulai merayap sejak Juli lalu. Saat itu, harga beras jenis medium masih dibanderol di kisaran Rp 11.500 ribu per kilogram. Kini, harganya naik di kisaran Rp 14 ribu per kilogram. 

Berdasarkan data dari Info Pangan DKI Jakarta, harga beras medium di beberapa pasar tradisional, ada yang sudah meroket hingga Rp 16 ribu per kilogram. Dengan kenaikan harga tersebut, rakyat kecil kini sudah tak bisa lagi membeli beras medium di bawah Rp 9 ribu per liter.  

Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk meredam kenaikan harga beras. Mulai menggelar operasi pasar, dan membagikan beras untuk keluarga pra sejahtera. Presiden Jokowi juga  sudah berkali-kali turun ke pasar langsung memantau operasi pasar. Namun, persoalan harga beras ini tak kunjung selesai. 

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menilai, penyebab utama persoalan beras ini adalah persediaan beras yang semakin menurun. Rendahnya stok beras ini bahkan berpotensi menuju kondisi darurat beras nasional. Akibatnya, harga beras di pasaran bergerak liar tak terkendali.

Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan persoalan beras ini sejak dua bulan lalu. 

Ia mengaku, sudah memberikan wanti-wanti dan masukan kepada berbagai pihak seperti, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), kementerian teknis terkait, bahkan sampai ke presiden. Namun, masukan tersebut tak direspons dengan cukup baik dan diantisipasi.  Dampaknya harga beras kini naik begitu tinggi. 

“Ini kenaikan harga beras terburuk sepanjang sejarah karena mencapai rekor tertinggi,” kata Mansuri, saat dikontak Rakyat Merdeka, Rabu (20/9/2023).

Baca juga : Masuk Pasar Jatinegara, Jokowi: Harga Beras Masih Tinggi

Menurut dia, dengan pasokan beras yang dimilki saat ini, Indonesia tak akan mampu bertahan. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena dampak dari El Nino. Jika tak ada tambahan pasokan, lanjut dia, ada potensi menuju fase darurat beras secara nasional. 

“Kita belum masuk pada fase itu. Namun, potensi itu tetap ada,” ungkapnya. 

Mansuri menjelaskan, persoalan beras ini adalah persoalan beruntun yang dimulai sejak tahun lalu. Saat itu, serapan Bulog tidak maksimal, produksi beras menurun, ditambah Pemerintah tidak punya desain pangan yang jelas mengantisipasi ini. Di saat yang sama, Kementerian Pertanian (Kementan) menganggap produksi akan sama yaitu 2 juta ton seperti tahun sebelumnya, tanpa memberikan vokasi dan pendampingan. 

Untuk menjinakkan harga beras, kata dia, solusi jangka pendek adalah mengguyur beras di pasar agar harganya stabil. Tak hanya itu, solusi lain adalah Pemerintah  bersiap menghadapi La Nina dengan menggenjot produksi. 

Kementan harus memberikan perhatian khusus kepada daerah sentra produksi beras seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan dam Sumatera Selatan. Berikan petani bantuan dengan menggenjot pupuk, modal, dan distribusi.

Menurut dia, hal Ini mestinya disiapkan jauh hari sebelum masuk masa La Nina. Kalau tidak, lanjut dia, persoalan beras ini akan sama seperti minyak goreng. Pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan minyak goreng kemasan sederhana. “Tapi barangnya hilang di pasaran,” ujarnya. 

Pengamat pertanian dari Asosiai Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, Pemerintah memang sudah mulai melakukan perubahan skema penyaluran operasi pasar beras atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak April 2023. Jika semula menggandeng pedagang atau distributor, sejak April 2023 disalurkan lewat ritel, untuk menyentuh konsumen akhir. Kemasannya pun berubah, dari semula 50 kilogram, kini dalam kemasan 5 kilogram. 

Menurut dia, operasi pasar ini akan efektif kalau volume penyalurannya besar dan jangkauannya luas. Dua bulan terakhir, Juli-Agustus, rerata penyalurannya sekitar 68 ribu ton per bulan, lebih tiga kali dari rerata periode April-Juni.  “Karena skema ini masih baru, sepertinya luas jangkauan penyaluran ini masih memerlukan waktu,” kata Khudori, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (20/9/2023).

Baca juga : Kepala Perpusnas: Pustakawan Harus Kuasai Berbagai Disiplin Ilmu

Kata dia, SPHP juga akan efektif apabila dibarengi dengan bansos beras. Hal ini terlihat dari penyaluran bansos beras Maret-Mei, harga beras relatif stabil. Ada kenaikan tapi tipis. Inflasi pun terkendali, terutama inflasi beras. 

Sebaliknya, saat bansos beras dihentikan, Juli-Agustus, harga beras kembali melambung dan beras jadi biang inflasi. Ini bisa dimaklumi karena volume bansos beras cukup besar, 210-an ribu ton/bulan atau setara 8 persen kebutuhan konsumsi bulanan. 

Jadi, kata dia, kenaikan harga beras ini adalah indikator kalau pasokan terbatas. Harga tidak bohong. “Kalau pasokan melimpah, harga pasti turun,” ujarnya.

Menurut Khudori, kalau pasokan melimpah, pedagang, penggilingan, produsen tidak akan menahan stok. Sebaliknya, kalau pasokan terbatas, ada peluang atau kemungkinan mereka menahan stok. Karena ada potensi keuntungan dari kenaikan harga. 

Jadi kapan harga beras akan turun? Menurut dia, harga beras turun agak sulit. Operasi pasar dan bansos beras kemungkinan hanya akan menahan kenaikan harga beras. Hal itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. 

“Harga bisa turun kalau kebutuhan pasar, berapapun jumlahnya, dipenuhi. Masalahnya, dengan stok seperti sekarang penjenuhan itu bakal menguras cadangan yang ada,” paparnya.

Ia lalu menyampaikan hitung-hitungannya. Saat ini, kata dia, stok di Bulog 1,5 juta ton bukan 1,6 juta ton. Kemudian akan datang 0,4 juta beras impor. Berarti total stok beras ada 1,9 juta ton. Stok ini dikurangi bansos beras 3 bulan sebesar 640-an ribu ton. Perkiraan, September hingga November volume SPHP total 150 ribu ton. Karena Desember tak ada bansos beras, SPHP bisa 100 ribu hingga 150 ribu ton. Artinya stok akhir akan di bawah sejuta ton beras. 

Ia ragu, stok tersebut akan cukup menghadapi awal 2024. Pasalnya, panen baru ada sekitar April akhir. Sementara awal tahun ini akan ada pemilu di Februari, sambung Ramadan di Maret, dan Idul Fitri di April. Ini semua akan terjadi peningkatan konsumsi beras. “Stok yang ada cukup rawan. Kalau pasar bergejolak, pemerintah bisa kesulitan melakukan pengendalian karena stok terbatas,” tuntasnya.

Baca juga : Menpora: PON Harus Jadi Ajang Pemersatu Bangsa

Sementara itu, Pemerintah terus melakukan operasi pasar dan bansos untuk keluarga pra sejahtera. Kemarin misalnya, Mensesneg Pratikno yang didampingi Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyerahkan bantuan kepada pangan kepada 500 keluarga di Gudang Bulog, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengimbau, masyarakat tidak panic buying dan berbelanja beras secukupnya saja. Ia memastikan stok beras di Perum Bulog aman meski pemerintah mendistribusikan beras ke pasar. "Kita juga sedang kampanye Setop Boros Pangan! Jangan sampai mubazir," kata Arief.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan juga meminta, masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan beras. Kata dia, Pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar ketersediaan beras di pasaran tetap terjaga. “Kami diperintahkan oleh Presiden untuk menjaga beras ini agar tetap ada untuk masyarakat," kata Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Tradisional Natar di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (20/9/2023).

Ia pun meminta, masyarakat untuk tidak perlu khawatir akan terjadi kekurangan ketersediaan beras untuk konsumsi masyarakat di musim kemarau saat ini.  kata dia, stok beras di Bulog saat ini masih ada 1,6 juta ton, lalu yang masih dalam perjalanan 400 ribu ton. 

“Nanti akan datang lagi dapat dari India, China, dan beberapa yang lain saat ini sedang tahap negosiasi sekitar 1 juta ton, ditambah ada panen juga. Tidak usah khawatir beras tidak kurang semua stok cukup banyak," pungkasnya. 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.