PBB: Semua Negara Harus Bersatu Selesaikan Masalah Myanmar

RM.id  Rakyat Merdeka - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mendesak Junta Myanmar mendengarkan aspirasi rakyatnya, dan kembali pada demokrasi. Pasalnya, alih-alih makin membaik, situasi kemanusiaan di Myanmar makin memburuk.

Dalam pernyataannya di Media Center Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-43 2023, Kamis (7/9), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengulangi seruan pada Junta. Mendesak penguasa militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis.

Dia mengaku sangat prihatin dengan situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi yang memburuk di Myanmar.

"Termasuk negara bagian Rakhine," kata Guterres.

Baca juga : Kementan Dorong Negara ASEAN Perkuat Strategi Ketahanan Pangan

Dia prihatin dengan penderitaan sejumlah besar pengungsi yang hidup dalam kondisi seperti itu. Makanya, dia mendukung Konsensus Lima Poin (5PC), yang dibuat negara-negara ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN melalui Konsensus Lima Poin," ucapnya.

Antonio mengapresiasi upaya gigih Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini yang telah melibatkan semua pihak yang berkonflik dalam dialog politik. Sebagai informasi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi Selasa (5/9) mengatakan, dalam sembilan bulan terakhir, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia telah melakukan 145 pendekatan untuk menyelesaikan konflik di sana.

Guterres menambahkan, semua negara perlu terus mencari strategi untuk penyelesaian konflik.

Baca juga : Ulama Indonesia Asal Tidore Berperan Penting Sebarkan Islam Di Cape Town

"Saya mendorong semua negara untuk terus mencari strategi terpadu terhadap Myanmar," tegasnya.

Seperti diketahui, situasi di Myanmar memburuk usai militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021. Junta menahan Presiden Myanmar saat itu, Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta itu, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, Junta meresponsnya menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Menyikapi hal itu, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin Junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. 5PC dianggap sebagai hal yang tepat untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Baca juga : Buka Bazar Murah, Ibas Berharap Jadi Ajang Lestarikan Kreativitas Dan Budaya

Namun, Junta gagal mengimplementasikan 5PC. Selanjutnya, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundanh menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN selama hampir dua tahun terakhir. Termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala Pemerintahan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.